JAKARTA-Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin
Tasrif meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba)
hendaknya memenuhi lima prinsip dasar.



Lima prinsip tersebut &nbsp;yaitu pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi,
tidak terjadinya kelangkaan sumber daya, pencegahan degradasi lingkungan, dan
pembangunan berkelanjutan.



&#8220;Agar pengelolaan minerba dapat dilakukan secara
optimal dan berkeadilan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat, maka beberapa prinsip yang perlu menjadi dasar dalam RUU
Minerba, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, tidak terjadinya
kelangkaan sumber daya (resources scarcity), pencegahan degradasi lingkungan
dan pembangunan berkelanjutan,&#8221; ujar Arifin dalam keterangan tertulis &nbsp;Jumat (14/02).



Arifin mengatakan RUU Minerba&nbsp; akan membahas 13 isu utama yang perlu
mendapat perhatian, yaitu:



1. Penyelesaian permasalahan antar sektor



2. Penguatan konsep wilayah pertambangan



3. Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah



4. Mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit
batubara



5. Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan



6. Luas wilayah perizinan pertambangan



7. Jangka waktu IUP/IUPK



8. Mengakomodir putusan MK dan UU Nomor 23 Tahun 2014



9. Penguatan peran pemerintah dalam Binwas kepada Pemda



10. Penguatan peran BUMN



11. Kelanjutan operasi KK/PKP2B menjadi IUPK



12. Izin usaha pertambangan rakyat



13. Tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional



RUU Minerba telah melewati proses yang panjang sejak tanggal
11 April 2018 melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden mengenai penyampaian
draf RUU Minerba.



Hingga &nbsp;27 Januari
2020 Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM meminta nama-nama yang menjadi
wakil pemerintah dalam pembahasan dengan Panja DPR RI yang hari ini disahkan
keanggotaannya.



Sementara itu, mengenai keanggotaan Panja RUU Minerba ini,
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan Panja RUU Minerba yang
terdiri dari unsur DPR dan pemerintah sudah sah ditetapkan hari ini.



&#8220;Panja yang RUU Minerba yang sudah ditetap, terdiri
dari unsur DPR sebanyak 20 anggota, dan 60 dari unsur pemerintah yang terdiri
dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM,&#8221; jelas Sugeng.



&#8220;Hari Senin mendatang anggota Panja akan membahas
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sudah dikumpulkan oleh DPR dan
pemerintah. Kita akan bekerja secara simultan dengan pembahasan Omnibus Law
agar terjadi sinergi, tidak ada pasal-pasal di UU Minerba yang bertentangan
dengan Omnibus Law,&#8221; lanjut Sugeng.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

arifin-tasrif-23

JAKARTA-Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) hendaknya memenuhi lima prinsip dasar. Lima prinsip tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, tidak terjadinya kelangkaan sumber daya, pencegahan degradasi lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. &#8220;Agar pengelolaan minerba dapat dilakukan secara optimal dan berkeadilan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya [&hellip;]

Ada 13 Isu Utama di RUU Minerba Yang Harus Mendapat Perhatian

Industri