Pemerintah menetapkan tambahan belanja dan pembiayaan anggaran untuk menangani dampak wabah virus corona (COVID-19) hingga Rp405,1 triliun. Langkah ini ditempuh untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bidang kesehatan menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran dengan jumlah sebesar Rp75 triliun. Anggaran itu terutama diperlukan untuk belanja penanganan kesehatan dan insentif tenaga medis, yakni masing-masing sebesar Rp65,8 triliun dan Rp5,9 triliun.



“Penggunaan kegiatan kesehatan utamanya untuk mempersiapkan kesiapan menghadapi COVID-19, juga untuk memenuhi kebutuhan terhadap alat kesehatan seperti APD,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring tentang stimulus ekonomi dalam penanganan dampak COVID-19 di Jakarta, Rabu, 1 April 2020.



Pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) yang secara umum mengatur kebijakan keuangan negara (APBN) dan sektor keuangan pada 31 Maret lalu.



Selain keperluan kesehatan, anggaran ini juga diperlukan untuk social safety net yang diperluas sebesar Rp110 triliun, untuk mendukung industri sebanyak Rp70,1 triliun, khususnya pajak, bea masuk, dan kredit usaha rakyat (KUR), dan dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun. (SKO)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi video bersama Komite Stabilitas Sektor Keuangan, di Jakarta Rabu, 1 Maret 2020, (Sumber: https://www.ekon.go.id/)

publikasi_1585715153_5e8417d1ce563

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bidang kesehatan menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran dengan jumlah sebesar Rp75 triliun.

Airlangga: Bidang Kesehatan Jadi Prioritas APBN

Nasional & Dunia