Bantu Eksportir Pulih, Simak Ketentuan Baru dari BI

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) pada tahun ini.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penyempurnaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih. Di samping itu, tujuannya juga memberikan kemudahan bagi eksportir dan bank untuk melakukan DHE.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

“Jadi ada perpanjangan waktu bagi importir dalam pelaporan DPI,” mengutip Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Januari 2020.

Adapun regulasi baru yang diterbitkan adalah Peraturan Bank Indonesia No.22/21/PBI/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

Sejumlah Perubahan

Berlaku mulai awal 2021, sejumlah penyempurnaan ketentuan mencakup sanksi administratif kepada importir. Semula berlaku pada 1 Januari 2021, kini diubah menjadi penangguhan atas pelayanan impor, dan berlaku pada 1 Januari 2022.

Kedua, selisih kurang nilai DHE dengan nilai ekspor yang diperbolehkan paling banyak ekuivalen Rp50 juta atau tidak lebih dari 2,5% nilai ekspor.

Terakhir, bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening eksportir, jika financial transaction messaging system (FTMS) untuk seluruh penerimaan DHE telah dilengkapi informasi ekspor.

Adapun untuk pengaturan lainnya dalam PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yang tidak diubah oleh PBI ini, dinyatakan tetap berlaku.