Kemendag Buka Suara Soal Jalan Terjal Hilirisasi Nikel

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akrab disapa Zulhas buka suara terkait banyaknya halangan dalam hilirisasi nikel. 

Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong hilirisasi komoditas bahan mentah tak terkecuali nikel. Pasalnya hilirisasi akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di RI.

"Kebijakan hilirisasi itu ditentang Eropa karena akan merugikan mereka. Sebaliknya, Indonesia akN untung ribuan kali," katanya katanya usai ditemui di Pabrik Hyundai Cikarang pada Selasa, 11 Juli 2023.

• Catat! Ini Dia 3 Tips Aman Bertransaksi Online Supaya Terhindar Dari Kerugian
• Lord Luhut: Mantan Tentara yang Tetap Bela Indonesia
• 5 Cara Cerdas Hentikan Orang Iseng yang Intip Ponsel Anda

Lebih lanjut, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan baku baterai kendaraan listrik khususnya nikel, maka tak heran jika komoditas ini menjadi rebutan.

Adapun upaya pemerintah dalam menarik para investor masuk ialah dengan mendorong penjualan kendaraan listrik di Tanah Air. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan penghapusan PPN 10% untuk pemberian mobil listrik baru dan memberikan insentif Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru maupun konversi.

Saat ini Pemerintah juga tengah mendorong kerja sama dengan Australia selaku pemilik bahan baku lithium. Dari kerja sama ini, harapannya, Indonesia bisa membangun pusat baterai kendaraan listrik.

Menurutnya, pusat industri kendaraan listrik tidak dapat diwujudkan Indonesia tanpa kolaborasi dengan banyak pihak. Selain dengan Australia lewat dukungan lithium, langkah lainnya ialah dengan mendorong investasi masuk ke Indonesia, termasuk di industri produksi mobil listrik seperti Hyundai.

Sebelumnya, Pandangan IMF terkait kebijakan larangan ekspor ditulis dalam laporan berjudul "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" yang dipublikasikan Minggu,25 Juni 2023.

Dalam laporan tersebut, IMF memberikan catatan mulai dari RI harus memperketat kebijakan moneter, pengawasan intensif terkait suku bunga hingga diminta memikirkan ulang terkait penyetopan ekspor terutama nikel.

Namun, para direktur mengingatkan bahwa kebijakan Indonesia perlu didasari pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut hal ini dirancang untuk meminimalkan dampak negatif lintas batas.

"Dalam konteks itu, Direksi menghimbau untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan pada komoditas lain," tulis laporan tersebut.