Subsidi Minyak Goreng Curah Dianggap Jalan Pintas Atasi Kelangkaan

JAKARTA - Keputusan pemerintah menyubsidi minyak goreng curah Rp14.000 per liter dianggap sebagai jalan pintas mengatasi kelangkaan. 

Artinya kebijakan ini sebatas solusi sementara karena pemerintah menunggu produsen sawit menaati ketentuan kuota 30% Domestic Market Obligation (DMO) dari volume ekspor CPO untuk kebutuhan dalam negeri.

Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menilai, kebijakan subsidi minyak curah sudah tepat. Hanya saja kebijakan ini harus diikuti dengan pengawasan ekstra ketat untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran.

“Tinggal pelaksanaannya saja dipastikan tidak bocor. Jangan sampai seperti pertalite atau tabung gas 3 kilogram yang disubsidi tetapi turut dimanfaatkan masyarakat yang mampu,” kata Ibrahim, di Jakarta, Selasa (16/3/2022).

• Usai Konsolidasi Aset, MNC Studios (MSIN) Milik Harry Tanoe Ganti Nama
• Perusahaan Metaverse Wir Asia (WIRG) Bidik Dana Rp408,9 Miliar dari IPO
• Duh, Harga Kripto Selebritas ASIX, LESLAR, dan I-COIN Terus Merosot dari Level Tertinggi

Ibrahim meyakini pemerintah sudah membaca situasi dan melihat keuntungan dari tingginya CPO global. Hal ini mendasari produsen sawit mengalihkan bisnisnya pada level ekspor, sedangkan CPO merupakan salah komoditas unggulan Indonesia.

Hanya saja jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama bakal menjadi buah simalakama. Pasalnya masyarakat pada akar rumput membutuhkan pasokan minyak goreng yang memadai untuk bertahan hidup.

"Jadi sudah tepat Istana menerapkan kebijakan subsidi minyak goreng curah," katanya.

Menurut Ibrahim keputusan pemerintah cukup mendasar. Lagipula pemerintah turut menikmati keuntungan fiskal dari ekspor CPO dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Mengenai anggaran subsidi, Ibrahim menduga, hal itu dapat dialokasikan dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di mana pada 2022 ini, negara menganggarkan Rp455,62 triliun. Sedangkan anggaran untuk kesehatan berpotensi dikurangi mengingat pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sudah melandai.

Selain itu, Ibrahim juga menilai, subsidi minyak goreng curah hanya bersifat temporer. Selama empat bulan ke depan subsidi bisa dihentikan ketika CPO global nilainya menyusut.

"Tidak akan selamanya pemerintah melakukan subsidi, karena ada fokus juga untuk membangun IKN, dan dana PEN juga akan dikurangi," tuturnya.

Tingginya nilai CPO global sekarang ini dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan inflasi.

Produsen, lanjut Ibrahim, tidak mau kehilangan momentum dan beralih pada ekspor sehingga kebutuhan dalam negeri berkurang. Artinya, pemerintah memilih melakukan subsidi minyak goreng curah sambil menunggu asosiasi pengusaha sawit menaati ketentuan 30% DMO.

"Jadi mengapa pemerintah memilih subsidi? Karena pengusaha belum menaati 30% DMO itu. Butuh proses untuk memastikan kepatuhan produsen, dan sudah cukup bagi pengusaha menerima keuntungan dari tingginya CPO global," ujar Ibrahim.

Diketahui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan minyak goreng curah disubsidi sedangkan, minyak kemesan dikembalikan pada mekanisme pasar. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan minyak sawit di pasar modern, pasar tradisional ataupun di pasar-pasar.