WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

JAKARTA - Pemerintah mengambil kebijakan uji coba work from home (WFH) 50% bagi ASN DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara.Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, penerapan hybrid working dan WFH merupakan bentuk upaya Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berusaha mengurangi tingkat polusi udara di wilayah DKI Jakarta."Kadin DKI Jakarta berharap baik Pemprov DKI maupun Pemerintah Pusat bisa lebih arif dan bijaksana, sehingga upaya mengurangi polusi udara tidak justru membuat terjadi perlambatan ekonomi, di mana saat ini padahal tengah mulai mengarah ke normal, seperti sebelum pandemi," katanya saat dihubungi TrenAsia.com pada Senin, 21 Agustus 2023.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/sukses-ipo-rmko-tingkatkan-laba-tahunan-150-9-persen">Sukses IPO, RMKO Tingkatkan Laba Tahunan150,9 Persen</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/menyelami-hidangan-tradisional-pulau-jeju-korea-selatan">Menyelami Hidangan Tradisional Pulau Jeju Korea Selatan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/daftar-juara-dan-runner-up-piala-dunia-wanita-1991-2023-terbanyak-amerika-serikat">Daftar Juara dan Runner-up Piala Dunia Wanita 1991-2023, Terbanyak Amerika Serikat</a></li></ul>Menurutnya, sebenarnya sah-sah saja para pekerja diatur dengan model hybrid working tersebut. Apalagi kabarnya Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan pengaturan persentase pegawai yang masuk dan work from home (WFH).Namun Diana menyoroti, bahwa saat ini Indonesia baru saja berupaya bangkit dari pandemi COVID-19 yang sekitar 3 tahun melanda negeri ini. Maka efektifkah kebijakan ini dilakukan?Pasalnya, kalau produktifitas manusia yang diturunkan, maka bisa banyak pekerjaan terbengkalai karena para ASN yang akan diberlakukan WFH. Diana mengkhawatirkan &nbsp;akan mempengaruhi pelayanan masyarakat dan berpengaruh juga ke produktivitas pengusaha swastaKADIN DKI Jakarta berharap baik Pemprov DKI maupun Pemerintah Pusat bisa lebih arif dan bijaksana, sehingga upaya mengurangi polusi udara tidak justru membuat terjadi perlambatan ekonomi, di mana saat ini padahal tengah mulai mengarah ke normal, seperti sebelum pandemi.<h2>WFH untuk Swasta Efektifkah?&nbsp;</h2>Diana mengatakn, saat ini, para pelaku usaha tengah berjuang untuk membenahi lini bisnisnya. Jika pemerintah menerapkan ini secara mendadak kepada kalangan pengusaha, tentu ini berat dan bisa jadi sebagian Pengusaha Khusus nya UMKM menolak."Bila tujuannya hanya untuk mengurangi polusi udara, ada baiknya diatur soal penerapan genap-ganjil yang diperluas. Dalam arti, tidak hanya kendaraan roda empat, tapi juga roda dua," lanjutnya.Solusi lain menurut Ketua Kadiin Jakarta ini, pemerinth dapat menerapkan pertemuan online kepada anak-anak sekolah. Tentunya juga didukung sosialisasi yang masif dan himbauan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi publik.Sebelumnya, Uji coba kebijakan work from home (WFH) 50% bagi ASN DKI demi menekan polusi udara di Jakarta dimulai hari ini. Uji coba ini dilakukan selama 2 bulan hingga 21 Oktober.

ANANDA.png

Presiden Joko Widodo bersama para Aparatur Sipil Negara (ASN). 

PPPK paruh waktu

Imbas polusi udara  di Jabodetabek membuat pemerintah memutar otak untuk mengatasinya. Salah satu opsi yang diambil dengan mengadakan uji coba kebijakan work from home (WFH) 50 persen bagi ASN DKI Jakarta.

ASN di Jakarta WFH, KADIN: Hati-Hati Perlambatan Ekonomi

Industri