JAKARTA – Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBN-KB) mulai dibebaskan untuk kendaraan listrik baik milik pribadi
maupun transportasi umum.



Pajak tersebut dalam laman Badan Pajak dan
Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta, dijelaskan sebagai pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke
dalam badan usaha.



“Mulai 2020, kegiatan pajak BBN-KB berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan bea balik nama,” ujar Anies Baswedan Kamis (23/1/2020).



Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan
Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi
Jalan.



Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak
berlaku untuk jenis kendaraan hibrid atau semi-listrik, melainkan hanya
kendaraan berbasis listrik 100 persen.



Pergub Nomor 3 Tahun 2020 merupakan tindak
lanjut dari Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian
Kualitas Udara Jakarta. Demi mendorong penggunaan kendaraan bebas emisi,
peraturan ini mulai berlaku sejak 15 Januari 2020 hingga 31 Desember 2024
mendatang.

ANANDA.png

anies-baswedan

JAKARTA – Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mulai dibebaskan untuk kendaraan listrik baik milik pribadi maupun transportasi umum. Pajak tersebut dalam laman Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta, dijelaskan sebagai pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, [&hellip;]

Asyik, Jakarta Bebaskan Pajak BBN-KB Kendaraan Listrik

Industri