JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana lepas dari middle income trap pada 2036. Dalam mewujudkan target tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut pertumbuhan ekonomi mesti mencapai 6% mulai tahun ini.



Berbeda dari proyeksi Bappenas, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan ekonomi Indonesia diprediksi hanya tumbuh 5,8% year on year (yoy) pada 2022.



Menurut Bendahara Negara, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemulihan ekonomi membuat ekspansi Indonesia tidak akan se-agresif proyeksi Bappenas.



“Indikator ekonomi makro Indonesia pada 2022 menunjukan masih dalam masa pemulihan, maka kami proyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8% untuk tahun depan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa, 25 Mei 2021.



Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mengatakan pemerintah harusnya berani menaruh prediksi lebih tinggi lagi.



Said beranggapan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 6%-7% pada 2022. Angka tersebut, kata Said, mesti dicapai agar visi Indonesia naik kelas menjadi negara maju pada 2045 bisa tercapai.



“Seharusnya pemerintah bisa berani lebih mendorong pertumbuhan sesuai dengan keinginan presiden di 6-7 persen. Tapi pemerintah masih berkutat di 5,2-5,8 persen,” kata Said dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 20 Mei 2021



Bila mengacu kepada itung-itungan Bappenas, ekonomi Indonesia harus tumbuh minimal 6% pada periode 2021-2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kemudian harus stabil di kisaran 5,6% pada 2025 hingga 2035.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
</ul>


Dengan begitu, Indonesia bisa resmi keluar dari status middle income trap setidaknya pada 2036.&nbsp; Tidak hanya itu, Bappenas menargetkan Indonesia bisa menjadi negara ke lima yang memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hingga US$7,4 triliun pada 2045 mendatang.



Direktur Riset Center of Reforms on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan kondisi pandemi COVID-19 tetap menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi 2022. Dengan outlook saat ini, Piter menyebut pertumbuhan ekonomi 2022 Indonesia bisa mencapai setidaknya 5%.



“Pertumbuhan minimal 5% bisa dicapai Indonesia bila wabahnya terkendali dan vaksinasi COVID-19 berjalan optimal,” kata Piter kepada Trenasia.com, Selasa, 25 Mei 2021.



Selain itu, Piter mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas politik agar tidak mengganggu skenario pemulihan ekonomi nasional. Aspek tersebut nilainya punya peranan penting, apalagi intervensi kebijakan pemerintah sangat berdampak terhadap industri.



“Ujungnya bisa menjadi ketidakstabilan politik. ketika itu terjadi pemulihan ekonomi akan sangat sulit dilakukan dan membutuhkan waktu yang sangat lama,” kata Piter.



Sejumlah konsensus memang paling banyak memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5% pada 2022. Asian Development Bank (ADB) meramal ekonomi Indonesia bisa menyentuh 5% pada 2022.



Sementara itu, lembaga keuangan asal Amerika Serikat Morgan Stanley mengatakan ekonomi Indonesia bakal berada di angka 5,4% pada tahun depan.



Fokus Selamatkan Masyarakat Ekonomi Lemah



Piter menyebut pemerintah harus fokus membenahi kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah yang masih terdampak COVID-19.



Kenaikan masyarakat miskin, kata Piter, menjadi aspek fundamental yang menghambat Indonesia ‘naik kelas’ menjadi negara berpendapatan tinggi. Apalagi, ekonomi Indonesia tergolong tradisional yang mengandalkan aktivitas konsumsi rumah tangga.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/anies-baswedan-tunggu-titah-jokowi-untuk-tarik-rem-darurat-hingga-lockdown/">Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/cegah-ledakan-kasus-covid-19-pemerintah-geser-dan-hapus-hari-libur-nasional-ini/">Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/penyaluran-kpr-flpp-btn-terbesar-tiga-bank-daerah-terbaik/">Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik</a></li>
</ul>


Selain itu, Piter juga menyebut tidak masalah bila Indonesia harus menarik utang demi menopang perekonomian masyarakat ekonomi lemah lewat berbagai program bantuan sosial (bansos)



“Kalaupun utang kita meningkat menjadi 47% pada tahun depan, itu masih dibawah batas aman 60% dan sangat rendah dibandingkan negara-negara lain,” tegas Piter.



Sasar Penerimaan dari Orang Kaya



Di sisi lain, potensi pertumbuhan Indonesia bisa terkerek bila masyarakat atas sudah tidak ragu lagi mengeluarkan asetnya untuk konsumsi. Pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini mengatakan intervensi kebijakan pemerintah perlu dalam mendorong “orang-orang kaya” itu konsumsi dan berkontribusi terhadap pendapatan negara.



“Masyarakat menengah ke atas harus didorong terus agar bisa konsumsi. Dengan begitu ita bisa mengejar optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun ini hingga tahun depan,” kata Hendri dalam diskusi virtual yang digelar PT Bursa Efek Indonesia (BEI) beberapa waktu lalu.



Selain melalui konsumsi, kontribusi orang kaya tengah diupayakan pemerintah lewat kenaikan Pajak penghasilan (PPh) masyarakat berpendapatan di atas Rp5 miliar.



Usulan dari Menkeu Sri Mulyani ini diklaim bisa mendorong kontribusi pajak dari orang kaya yang ekonominya tidak terlalu terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini.



Seperti diketahui, kontribusi masyarakat berpendapatan rendah dari komponen PPh Orang Pribadi (OP) baru mencapai 0,8% atau Rp1,6 triliun.



Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengubah sejumlah kebijakan perpajakan dalam rencana revisi Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang berlaku pada 2022. Kebijakan itu antara lain kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perubahan tarif PPh, hingga pemberlakuan pajak karbon



Meski didorong sejumlah kebijakan perpajakan baru, Sri Mulyani masih belum berani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada 2022. (RCS)

me.jpg

Ilustrasi pemerintah berupaya menahan dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Grafis: Azka Yusra/TrenAsia

ilustrasi-2-01

Pemerintah Indonesia berencana lepas dari middle income trap pada 2036. Dalam mewujudkan target tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut pertumbuhan ekonomi mesti mencapai 6% mulai tahun ini.

Gerak Lamban Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tekad Hengkang dari Middle Income Trap

Industri