JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada dewan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk berhati-hati dalam mengelola dana.Hal tersebut disampaikan oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2022.“Bapak Presiden tadi titip dana yang besar ini dikelola dengan sangat baik dan hati-hati,” ujar Anggoro.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/kisah-sukses-umkm-dari-usaha-salad-buah-malina-meilina-wijayanti-raup-omzet-ratusan-ribu-per-hari">Kisah Sukses UMKM: Dari Usaha Salad Buah Ma’lina, Meilina Wijayanti Raup Omzet Ratusan Ribu Per Hari</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/inilah-7-pekerjaan-yang-akan-tetap-aman-meski-terjadi-resesi">Inilah 7 Pekerjaan yang Akan Tetap Aman Meski Terjadi Resesi</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/implementasi-esg-btpn-syariah-btps-2021-nyaris-100-persen-kredit-disalurkan-untuk-kegiatan-usaha-berkelanjutan">Implementasi&nbsp; ESG BTPN Syariah (BTPS) 2021, Nyaris 100 Persen Kredit Disalurkan untuk Kegiatan Usaha Berkelanjutan</a></li></ul>Menurut Anggoro, saat ini dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp607 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 89 persen diinvestasikan ke goverment related investment, dengan 65 persen di antaranya ada di Surat Berharga Negara (SBN).“Tentu saja untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa aman dan saat dibutuhkan nantinya tetap ada dananya,” ungkapnya.Dalam kesempatan tersebut, Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan juga turut melaporkan sejumlah kinerja yang dicapainya selama 19 bulan sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada 22 Februari 2021 lalu. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 28 juta peserta menjadi 35 juta peserta.“Kami menargetkan dalam 5 tahun tumbuh 2 kali lipat menjadi 70 juta,” ucap Anggoro.Selain itu, Anggoro juga menyampaikan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan digitalisasi layanan melalui Jamsostek Mobile dalam rangka memberikan kecepatan layanan dan meningkatkan kepuasan peserta, sesuai arahan dari Presiden Jokowi.“Untuk layanan yang juga menjadi concern Bapak Presiden, layanan yang baik bagi para pekerja, kami menyampaikan bahwa kami telah melaksanakan digitalisasi dalam layanan sehingga kalau dulu peserta itu klaim butuh waktu 10-15 hari, saat ini klaim hanya 15 menit bisa klaim dengan Jamsostek Mobile,” ujar Anggoro.Terakhir, dewan direksi juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait perkembangan data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Menurut Anggoro, saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan data penerima BSU hingga tahap 4, sedangkan tahap 5 akan segera dikirimkan dalam waktu dekat.“Totalnya 14 juta data BSU kita kirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk divalidasi,” tandasnya.

Peserta BP Jamsostek mengantre untuk melakukan klaim melalui Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) di kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek, Jakarta, Jum&#8217;at, 10 Juli 2020. Seiring dengan meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi Covid-19, klaim BPJS Ketenagakerjaan turut melonjak. Pencairan tabungan di BP Jamsostek menjadi alternatif untuk mendukung daya beli pekerja yang tergerus. Sementara dalam rangka adaptasi kebiasaan baru dan untuk memutus penyebaran virus corona, BP Jamsostek telah menerapkan protokol pelayanan secara daring dan tanpa pertemuan secara fisik. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

layanan-klaim-bp-jamsostek

BPJS Ketenagakerjaan (Foto: TrenAsia.com/Ismail Pohan)

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada dewan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk berhati-hati dalam mengelola dana.

Kelola Dana Rp607 Triliun, Jokowi Minta Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk Hati-Hati

Industri