JAKARTA – Seiring dengan judicial review Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bogor yang masih bergulir di Mahkamah Agung hingga saat ini, sejumlah pengamat terus mengawal proses ini dengan melakukan diskusi publik.



Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Radio Trijaya FM pada Kamis (13/02) siang tadi, pembahasan fokus pada uji materi Perda KTR dan hubungannya dengan kepastian investasi di era pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah sejak periode pertama pemerintahannya berfokus pada optimalisasi investasi di Indonesia.



Hadir dalam diskusi tersebut, Robert
Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
(KPPOD) dan Trubus Rahardiansyah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti.
Kedua narasumber menilai jika Perda KTR di Bogor bertentangan dengan sejumlah
peraturan pemerintah pusat.



Faktanya, Perda KTR di Bogor telah
melampaui ketetapan peraturan di atasnya sehingga terkesan menjadikan Bogor
sebagai kota antirokok. Polemik Perda KTR di Bogor &nbsp;bermula ketika Pemerintah Daerah (Pemda) Bogor
memperluas KTR sampai ke ritel kecil dan pasar tradisional dan juga melarang
pemajangan produk rokok di semua media, termasuk pedagang asongan. 



Dengan pembatasan yang dibuat, para
pedagang kecil di Bogor kehilangan omzet hingga 40 persen. Oleh karena itu para
pedagang di Bogor akhirnya menempuh jalur Judicial Review ke MA. 



<h4>Kewenangan Pencabutan</h4>



Jalur ini sengaja diambil karena Mahkamah
Konstitusi (MK) mencabut kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada
2017 silam untuk membatalkan Perda yang dianggap bermasalah. Kewenangan saat
ini berada di tangan Mahkamah Agung (MA), sedangkan MA sendiri bersifat pasif,
sehingga jika tidak ada gugatan yang masuk ke MA maka MA tidak akan pernah
mencari sendiri Perda yang bermasalah.



“Kalau lihat yang terjadi sekarang
setelah tiga tahun sejak dipindah ke MA, kamar peradilan Perda itu sepi sekali.
Kalau tidak ada laporan ya MA tidak akan cari-cari, nggak akan pernah ada
pembatalan Perda kalau tidak ada yang menggugat,” kata Endi.



Lebih jauh menurut Trubus, Perda KTR sudah
bermasalah karena dalam prosesnya tidak melibatkan partisipasi publik. Kehadiran
publik dalam pembuatan kebijakan sangat penting mengingat kebijakan publik
merupakan produk hukum yang mempengaruhi banyak kepentingan masyarakat itu
sendiri.



Sehingga dalam pengambilan
keputusannya, pejabat publik harus tetap patuh pada perundang-undangan di level
nasional. Artinya, Perda tidak seharusnya melampaui keputusan yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah (PP) 109 Tahun 2012 yang mengatur tentang
pengendalian tembakau.



<h4>Pengendalian, Bukan Pelarangan</h4>



Dalam PP 109 Tahun 2012 berbunyi pengendalian,
bukan pelarangan. Dasarnya adalah putusan MK Nomor 6 Tahun 2009 yang menyatakan
bahwa rokok adalah produk legal, dengan demikian produk dan segala aktivitasnya
juga legal.



Hanya saja, dengan ekternalitas
negatif yang &nbsp;rokok miliki, pemerintah
memutuskan untuk membatasi produk dan aktivitasnya. Sehingga MK memutuskan
untuk setiap daerah wajib memiliki KTR sebagai bentuk kebijakan yang
berkeadilan, antara perokok dan yang bukan perokok.



“Dalam konteks apa yang
diatur di Bogor ini paradigmanya adalah paradigma antirokok. Ini yang kemudian
sedang diuji apakah benar seperti itu, karena sudah ditetapkan MK kalau rokok
adalah barang legal. Kalau barang legal maka seluruh kegiatan yang berkaitan
dengan rokok harusnya dianggap kegiatan yang legal. Tentu legalnya sejalan
dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Trubus.



Sebagai pakar kebijakan publik,
Trubus menambahkan persoalan ini jangan hanya dilihat dari aspek hukum saja.
Tetapi juga pertimbangan sosiologis para pedagang dan keseluruhan industri
rokok dari hulu ke hilir. 



Kedua narasumber berharap MA akan
mengambil keputusan yang berkeadilan dan mendahului kepentingan nasional. Begitu
juga dengan Pemda Bogor yang harus siap patuh pada apapun putusan MA nanti.



“Kalau Perda ini dibatalkan, direvisi
oleh MA maka harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan juga, harus ada sanksi
bagi Pemda, teguran tertulis dua kali, kalau tidak juga diindahkan kita panggil
ke Jakarta ke Kemendagri, istilahnya disekolahkan khusus 3 bulan untuk
pembinaan. Kalau tidak juga dijalankan, dipulangkan ke daerah berhenti
sementara,” tutup Endi.

ANANDA.png

Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bogor Kamis (13/2)/TA

trijaya

JAKARTA – Seiring dengan judicial review Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bogor yang masih bergulir di Mahkamah Agung hingga saat ini, sejumlah pengamat terus mengawal proses ini dengan melakukan diskusi publik. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Radio Trijaya FM pada Kamis (13/02) siang tadi, pembahasan fokus pada uji materi Perda KTR dan [&hellip;]

Mengawal Judicial Review Perda KTR Bogor

Nasional & Dunia