WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan jika tata ruang kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sudah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) ternyata bermasalah.Nusron menyebut, setelah tim kementeriannya melakukan pengecekan PIK 2 ini memiliki ketidaksesuaian catatan administrasi seperti Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW)."Setelah kami cek PIK 2 ini, RTRW provinsinya tidak sesuai, RTRW kabupaten/kota tidak sesuai, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya belum ada," ungkap Nusron saat Media Gathering di Kantor Kementerian ATR/BPN dilansir Jumat, 28 November 2024. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bitcoin-covered-call-etf-inovasi-baru-dalam-investasi-kripto">Bitcoin Covered Call ETF: Inovasi Baru dalam Investasi Kripto?</a><ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/wika-dan-wskt-kompak-jual-aset-jalan-tol-apa-alasannya">WIKA dan WSKT Kompak Jual Aset Jalan Tol, Apa Alasannya?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/saham-adro-nyaris-sentuh-arb-lagi-kali-ini-melorot-20-persen">Saham ADRO Nyaris Sentuh ARB Lagi, Kali Ini Melorot 20 Persen</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/optimisme-perbankan-di-masa-transisi-presiden-prabowo">Optimisme Perbankan di Masa Transisi Presiden Prabowo</a></li></ul>Menurutnya, &nbsp;berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun 2016 tentang PSN, penetapan sebuah proyek menjadi PSN merupakan kewenangan Presiden dan Menko Perekonomian.Sementara, tugas Kementeriannya untuk memastikan lokasi PSN tersebut sesuai dengan &nbsp;RTRW di Provinsi dan Kabupaten/Kota, &nbsp;RDTR. Ini diperlukan &nbsp;untuk mengeluarkan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).Masalah lainnya muncul di mana ditemukan dari 1.700 hektare lahan PIK 2 yang ditetapkan menjadi PSN, sebanyak 1.500 hektare di antaranya merupakan Kawasan Hutan Lindung. Sehingga Kementerian ATR/BPN harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhutanan.Sisa 200 hektare lahan PIK 2 juga termasuk dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).<h3>Kaji Ulang Dilakukan</h3>Nusron menegaskan Kementerian ATR/BPN saat ini masih dalam tahap pengkajian ulang terkait status RTRW PIK 2 yang bermasalah tersebut. Sebelum akhirnya memberikan rekomendasi KKPR.Kajian tersebut kata Nusron mempertimbangkan fokus Presiden Prabowo Subianto terhadap 4 kategori PSN, yakni PSN yang mendukung swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, serta program Giant Sea Wall untuk Jakarta dan Pantai Utara Jawa.Meskipun begitu Nusron menegaskan kawasan PIK 2 yang dijadikan PSN hanya seluas 1.700 hektare. Kawasan khusus untuk pariwisata, yang bernama 'Tropical Coastline', bukan kawasan perumahannya.Sebelumnya, PIK 2 masuk ke tambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan PSN tersebut merupakan pengembangan hijau (green destination). Meski bukan semua kawasan PIK 2 yang masuk dalam PSN, melainkan daerah mangrove.PSN PIK 2 ditujukan untuk sektor pariwisata hijau, khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf. Total investasi PSN PIK 2 senilai Rp65 triliun.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

PIK-2-696x392.jpg

 RTRW provinsinya tidak sesuai, RTRW kabupaten/kota tidak sesuai, RDTR -nya belum ada.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sebut Proyek PSN PIK 2 Masih Temui Sejumlah Masalah

Infrastruktur