JAKARTA –
Tembakau barangkali merupakan salah satu komoditas paling popular di Indonesia.
Masyarakat selah terkotak menjadi kelompok pro dan antitembakau.



Sejak pertama
kali masuk ke Nusantara pada abad ke-16, tembakau terus menjadi salah satu
komoditas unggulan yang diandalkan pemerintah kolonial Belanda saat itu. Pada
puncaknya, kuantitas produksi tanaman tembakau di Indonesia meroket di akhir
abad ke-19, antara 1871 sampai 1913. 



Kenaikan
kuantitas itu membawa dampak pada kemampuan ekspor tembakau &nbsp;dan secara otomatis mendongkrak kesejahteraan
petani. Bahkan hingga saat ini, tembakau menjadi penyumbang penerimaan negara
terbesar.



Seperti
diketahui, komoditas tembakau dibebankan tarif cukai akibat eksternalitas
negatifnya bagi kesehatan dan lingkungan. Cukai sendiri memiliki dualisme fungsi,
yakni sebagai instrumen penerimaan negara dan pengendalian konsumsi. 



Oleh sebab itu,
sama seperti halnya dualisme cukai, pro dan kontra terus mengiringi industri pertembakauan.
Tembakau dan produk hasil tembakau atau rokok banyak menuai kontroversi, yakni
dari segi ekonomi dan kesehatan.



<h4>Cukai Terus Melonjak</h4>



Menurut data
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) (11/02) realisasi penerimaan Cukai Hasil
Tembakau (CHT) naik menjadi Rp5,05 triliun per 11 Februari 2020. Jumlah ini naik
12 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mampu mendapatkan
CHT sebesar Rp423,5 miliar.



Melonjaknya penerimaana
CHT ini didorong oleh kenaikan tarif cukai sebesar 23 persen dan kenaikan Harga
Jual Eceran (HJE) hingga 35 persen.



Tidak dapat
dipungkiri, besarnya penerimaan dari CHT membuat pemerintah harus cermat
mengambil kebijakan, antara melindungi penerimaan negara dengan melindungi
kesehatan masyarakat dari efek buruk rokok.



Pemerintah
sebetulnya telah menuangkan sebuah kebijakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Roh dalam PP ini adalah kebijakan yang
berkeadilan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan kesehatan.



<h4>Aturan Pembatasan</h4>



Dalam PP 109
2012 ini, diatur beberapa hal mengenai aktivitas merokok, seperti Kawasan Tanpa
Rokok (KTR). Mahkamah Konstitusi bahkan menetapkan kewajiban bagi tiap daerah
untuk menyediakan KTR. 



Dalam konteks
KTR, baru-baru ini sedang hangat judicial review yang diajukan oleh pedagang di
kota Bogor yang keberatan dengan perluasan wilayah KTR yang melampaui ketetapan
tujuh tempat KTR, yakni tempat belajar atau sekolah, tempat bermain anak,
tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan fasilitas umum yang dikelola
pemerintah dan swasta.



Perluasan Perda
KTR Bogor mengatasnamakan perlindungan kesehatan masyarakat Bogor. Tidak dapat
dipungkiri, kondisi prevalensi perokok di Indonesia tidak kunjung turun sesuai
yang ditetapkan pemerintah.



Fakta terbaru
mencatat dalam satu
decade terakhir, ada peningkatan 240 persen, dari 9,6 persen pada 2007 menjadi
23,1 persen pada 2018. Peningkatan drastis ini terjadi pada usia anak 10-14
tahun, sedangkan usia 15-19 tahun naik sebesar 140 persen.



Data ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk
merumuskan kebijakan yang berkeadilan bagi semua pihak. Mengingat sektor
ekonomi juga terus dirugikan dengan defisitnya pembiayaan Badan Penyelenggara
Jaminan Kesehatan (BPJS) untuk membiayai pengobatan penyakit tidak menular yang
disebabkan oleh salah satunya perilaku merokok. 



Dengan segala sisi yang dimiliki industri rokok, pengamat optimistis Mahkamah Agung (MA) akan memberikan hasil uji materi yang paling baik bagi kepentingan nasional. Entah dari segi penerimaan negara maupun perlindungan kesejahteraan masyarakat.



“Kami
yakin MA memiliki hakim-hakim yang akan melihat efek kebaikannya untuk
kepentingan nasional, jadi kita tunggu dan patuhi putusannya,” Danang
Giriwardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) saat dihubungi
via telpon.

ANANDA.png

rokok-4

JAKARTA – Tembakau barangkali merupakan salah satu komoditas paling popular di Indonesia. Masyarakat selah terkotak menjadi kelompok pro dan antitembakau. Sejak pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-16, tembakau terus menjadi salah satu komoditas unggulan yang diandalkan pemerintah kolonial Belanda saat itu. Pada puncaknya, kuantitas produksi tanaman tembakau di Indonesia meroket di akhir abad [&hellip;]

Menyoal Rokok, Antara Pelarangan dan Pengendalian

Industri