JAKARTA - Pengadilan Tinggi Australia memutuskan maskapai penerbangan Qantas Airlines telah melanggar hak karyawan. Keputusan tersebut juga menolak permohonan Qantas untuk membatalkan keputusan yang menyatakan bahwa mereka melakukan pelanggaran outsourcing dengan pemecatan ilegal terhadap 1.700 karyawanselama masa pandemi.&nbsp;Dilansir Reuters, Rabu, 14 September 2023, pengadilan menyatakan bahwa Qantas telah melanggar Undang-Undang Fair Work Australia dengan melakukan pemecatan staf di 10 bandara Australia secara tidak sah pada November 2020.Kasus ini mencuat setelah Qantas memutuskan untuk memberhentikan petugas bagasi dan petugas kebersihan di bandara-bandara di seluruh negeri, pada saat Australia sedang menghadapi penutupan perbatasan yang ketat dan bisnis mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19. Keputusan tersebut menciptakan gejolak besar di antara pekerja dan komunitas yang mengkritik keras langkah Qantas.Meskipun Qantas memiliki alasan yang masuk akal untuk tindakannya tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa tindakan tersebut telah mencabut hak para pekerja untuk terlibat dalam aksi industrial yang dilindungi oleh undang-undang. Keputusan ini adalah pukulan keras bagi Qantas, yang telah lama dianggap sebagai salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Australia dan di seluruh dunia.Serikat Pekerja Transportasi, mewakili banyak pekerja yang terkena dampak pemecatan tersebut, menyambut baik putusan pengadilan. Mereka menyatakan bahwa keputusan ini adalah bukti bahwa seluruh dewan direksi Qantas harus diganti oleh direktur baru yang mencakup perwakilan pekerja. Keputusan ini diharapkan dapat menggugah tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak pekerja dan mendorong perubahan dalam praktik perusahaan yang kurang memihak kepada pekerja.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/masih-di-angka-0-54-persen-bali-targetkan-kemiskinan-ekstrem-0-persen-pada-2024">Masih di Angka 0,54 Persen, Bali Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Pada 2024</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/buruh-siapkan-demo-bergelombang-di-jakarta-tuntut-pencabutan-uu-cipta-kerja">Buruh Siapkan Demo Bergelombang di Jakarta, Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/profil-matt-cherevaty-direktur-vale-yang-mendadak-mundur-setelah-3-bulan-menjabat">Profil Matt Cherevaty, Direktur Vale yang Mendadak Mundur Setelah 3 Bulan Menjabat</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mahasiswa-merapat-gojek-lagi-cari-go-campus-ambassador">Mahasiswa Merapat, Gojek Lagi Cari GoCampus Ambassador</a></li></ul>Selain itu, keputusan ini datang di tengah kemarahan publik yang meningkat terhadap Qantas dalam beberapa pekan terakhir. Maskapai ini telah menjadi pusat perhatian setelah meraih keuntungan besar selama pandemic. Maskapai ini juga sedang menghadapi serangkaian skandal terkait tindakannya selama krisis Covid 19. Pada saat banyak orang merasa terpukul oleh dampak pandemi, respons Qantas terhadap telah menciptakan ketidakpuasan dan kemarahan yang berkelanjutan di antara masyarakat.Selain itu, Qantas juga menghadapi kritik terkait dukungannya terhadap blokade pemerintah terhadap perluasan bisnis penerbangan Qatar Airways ke dan dari Australia. Langkah ini dianggap oleh para kritikus sebagai upaya untuk menjaga pasar yang lebih tertutup dan mencegah penurunan tarif yang pada akhirnya memberikan keuntungan berlebih pada perusahaan.Dengan kasus pemecatan ilegal ini, kritik terhadap Qantas semakin meruncing. Perusahaan ini akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk merespons tuntutan masyarakat yang semakin meningkat.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

qantas

Pengadilan menyatakan bahwa Qantas telah melanggar Undang-Undang Fair Work Australia dengan melakukan pemecatan staf di 10 bandara Australia secara tidak sah pada November 2020

Pecat 1700 Karyawan, Qantas Airline Dinyatakan Bersalah

Korporasi