IMG_20240808_234928.jpg

JAKARTA—Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi, dinilai gagal melihat permasalahan mendasar yang ada di dunia koperasi Indonesia. Alih-alih mencampuri urusan koperasi secara teknis, Menkop diminta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang lembaga tersebut.&nbsp;Dengan demikian, koperasi dapat berkembang sebagai wahana demokrasi ekonomi yang bermanfaat bagi warga. Hal itu disampaikan pengamat koperasi yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto.&nbsp;Menurut Suroto, problem koperasi di Indonesia saat ini lebih menyangkut pada paradigma, regulasi dan kebijakan. Sementara itu, peran kementerian selama ini justru lebih banyak mengembangkan program teknis yang seharusnya dapat dilakukan koperasi sendiri.&nbsp;Dia mencontohkan digitalisasi koperasi yang rencananya bakal digeber Budi Arie di 100 hari awal kepemimpinannya di Kementerian Koperasi. “Bisnis dan proses digitalisasi itu keniscayaan, pemerintah hanya perlu memberikan daya dukung kebijakan secara makro,” ujar Suroto dalam keterangannya pada TrenAsia.com, Senin, 28 Oktober 2024.&nbsp;Suroto melihat ada kecenderungan otonomi dan demokrasi yang jadi kunci berkembangnya koperasi justru diintervensi terlalu jauh oleh pemerintah. Padahal, menurut dia, pemerintah cukup menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya koperasi lewat regulasi dan kebijakan.&nbsp;<h3>Promosi Keunggulan Koperasi</h3>Selain itu, pemerintah dapat mempromosikan keunggulan sistem koperasi dibandingkan jenis bisnis lainnya. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=suroto">Suroto </a>mengatakan hal itu yang dilakukan pemerintah di negara lain yang koperasinya maju seperti Singapura.&nbsp;“Pemerintah mestinya berfungsi subsidiaritas, bukan malah menjalankan fungsi teknis perkoperasian,” ujar lelaki yang juga CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (Inkur) itu. Suroto menuding maraknya koperasi abal-abal lantaran pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di lembaga tersebut.&nbsp;Dia mencatat masyarakat dirugikan hingga seratus triliun akibat berkeliarannya koperasi bodong atau koperasi papan nama. “Masalah ini akhirnya bikin&nbsp; perkembangan koperasi di Indonesia menjadi lamban, bahkan tertinggal jauh dengan negara tetangga.”AKSES mencatat perbandingan putaran bisnis koperasi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) RI hanya 1,14 rata rata dalam 10 tahun terakhir. Koperasi Indonesia juga tak ada yang masuk dalam jajaran 300 koperasi dunia paling berpengaruh versi International Cooperative Alliance (ICA) 2023.Padahal, Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, mencapai 133 ribu unit lembaga. Suroto membandingkan hal tersebut dengan capaian Singapura yang mampu menempatkan dua koperasinya di daftar ICA. “Jumlah koperasi kita memang terbanyak di dunia, tapi tidak dalam segi kualitas,” kritik Suroto.&nbsp;Oleh karena itu, Suroto mengusulkan tiga langkah agar koperasi di Indonesia dapat berkembang secara kualitas dan mendorong keadilan ekonomi bagi warga. Hal itu dengan memberikan rekognisi atas praktik terbaik di lapangan, memberikan distingsi dan perlindungan dengan dasar prinsip <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=koperasi">koperasi</a>, serta menciptakan kebijakan yang bersifat menunjang, bukan bermain di ranah teknis manajerial.&nbsp;“Antusiasme masyarakat untuk berkoperasi masih tinggi. Masalahnya mereka terjebak dalam masalah pemahaman koperasi yang salah. Selama ini orang mengembangkan koperasi dianggap hanya sebatas urusan bisnis, padahal lebih dari itu. Koperasi perlu dikembangkan karena ada cita cita penting untuk ciptakan keadilan ekonomi,” ujar Suroto.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/menggantungkan-harapan-besar-prabowo-soal-koperasi-pada-budi-arie">Menggantungkan Harapan Besar Prabowo Soal Koperasi pada Budi Arie</a>Sementara itu Menkop Budi Arie tampak optimistis mampu bersinar di pekerjaan barunya. Tak tanggung-tanggung, dia menargetkan anggota koperasi di Indonesia tumbuh menjadi 50 juta orang dalam waktu setahun. Saat ini baru 27 juta warga Indonesia yang tergabung dalam koperasi.&nbsp;Dia kemudian mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang warganya sudah akrab dengan koperasi. “Amerika yang katanya individualis, liberalis, kapitalis, 125 juta warganya sudah berkoperasi,” ujar eks Menkominfo itu usai pelantikannya beberapa waktu lalu.&nbsp;Menurut Budi, kesadaran masyarakat untuk berkoperasi harus ditingkatkan. Dia mengakui kasus koperasi bodong yang terus mengemuka membuat orang menjadi ragu untuk berkoperasi. Budi berencana melakukan rebranding untuk mengangkat citra koperasi. “Menumbuhkan kepercayaan masyarakat itu penting,” ujarnya.Selain rebranding koperasi, Menkop berencana menggeber digitalisasi terhadap 127.000 koperasi di Indonesia. Hal itu dilakukan sembari meningkatkan tata kelola dan SDM perkoperasian.&nbsp;Tak hanya itu, Budi Arie berkomitmen menyelesaikan RUU Koperasi yang terkatung-katung hingga kini. Sudah 32 tahun tidak ada pembaruan aturan soal koperasi dalam undang-undang.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto. 

Suroto,SE.jpg

Menurut Suroto, problem koperasi di Indonesia saat ini lebih menyangkut pada paradigma, regulasi dan kebijakan. Sementara itu, peran kementerian selama ini justru lebih banyak mengembangkan program teknis yang seharusnya dapat dilakukan koperasi sendiri. 

Pengamat: Budi Arie Gagal Lihat Problem Mendasar Koperasi

IKNB