JAKARTA –
Kementerian Tenaga Kerja Memastikan tidak akan mengorbankan kesejahteraan
pekerja dalam omnibus law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja.



Menurut Haiyani
Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Tenaga Kerja, omnibus law juga tidak berarti membebaskan peluang kerja
Tenaga Kerja Asing (TKA) seperti yang diberitakan selama ini.



“Dalam RUU Cipta
Kerja tidak benar akan membuka seluas-luasnya untuk TKA, justru seleksinya
sangat ketat,” ujarnya dalam Economic Forum “Omnibus Law dan Transformasi Percepatan
Ekonomi” di Jakarta (24/02).



<h4>Angka Pengangguran</h4>



Dalam
paparannya, saat ini Indonesia menghadapi problem tenaga kerja yang sangat
besar. Tercatat, jumlah pengangguran ada di angka 7,05 juta orang, dengan
rincian 2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta setengah penganggur, dan 28,41
juta pekerja paruh waktu. Angka ini setara dengan 34,3 persen dari total angkatan
kerja saat ini.



Meskipun secara
umum tingkat pengangguran terbuka terus menurun, Indonesia masih membutuhkan
lapangan pekerjaan yang berkualitas. Selain itu, dibutuhkan kenaikan upah yang
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. 



Pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi salah satu fokus dalam TUU Cipta
Kerja, pertumbuhan UMKM diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi
melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja.



“Peluang
lapangan kerja dan pekerja yang berkualitas harus diciptakan dengan sistem.”



Sampai dengan saat
ini, UMKM berkontribusi sekitar 61,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)
dan menyerap lebi dari 97 persen dari total tenaga kerja. Adapun 98,68 persen
usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktivitas yang sangat rendah.



Lebih lanjut,
rasio kewirausahaan Indonesia berada di angka 3,47 persen, angka ini jauh lebih
kecil dari rasio serupa di Malaysia yang mencapai 5,01 persen.

ANANDA.png

Para Pembicara dalam Economic Forum &#8220;Omnibus Law dan Tranformasi Percepatan Ekonomi&#8221; di Jakarta (24/02)

20200224_103355

JAKARTA – Kementerian Tenaga Kerja Memastikan tidak akan mengorbankan kesejahteraan pekerja dalam omnibus law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja. Menurut Haiyani Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, omnibus law juga tidak berarti membebaskan peluang kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) seperti yang diberitakan selama ini. “Dalam RUU Cipta Kerja [&hellip;]

Pengangguran Capai 7,05 Juta Orang, Kemenaker Pastikan Omnibus Law Pro Pekerja

Industri