WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

JAKARTA - Penempatan dua kader Partai Gerindra di pucuk pimpinan PT Pertamina (Persero) dinilai berpotensi membuka akses korupsi di tubuh perseroan.Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyebut, hal itu bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan, termasuk di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)."Hal ini menimbulkan konflik kepentingan serta tidak berfungsinya pengawasan oleh komisaris utama (komut) terhadap direktur utama (dirut)," kata Fahmy pada Selasa, 5 November 2024.Fahmy mencurigai keputusan tersebut bukan kehendak Prabowo, tetapi inisiatif menteri yang berwenang. Tujuannya adalah untuk menyenangkan presiden melalui serangkaian aksi Asal Bapak Senang (ABS)."Kalau di dunia bisnis, sudah menjadi kelaziman pemegang saham pengendali menempatkan orang-orangnya di jajaran direksi dan komisaris, utamanya dirut dan komut," lanjutnya.<ul><li>Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/pertamina-angkat-simon-aloysius-mantiri-jadi-dirut">Pertamina Angkat Simon Aloysius Mantiri Jadi Dirut</a></li></ul>Akan tetapi, konteks Pertamina - Gerindra adalah lain hal, mengingat 100% saham Pertamina dimiliki oleh negara bukan perusahaan atau perorangan. Sehingga, kata Fahmy, tidak layak dan tidak pantas bagi partai politik menempatkan dua kadernya sebagai dirut dan komut Pertamina.Sebab, Fahmy mengkhawatirkan salah satu fungsi pengawasan komisaris terhadap direksi menjadi tidak optimal. Ia menyarankan Prabowo untuk membatalkan pengangkatan Simon Aloysius sebagai Dirut dan Iwan Bule sebagai Komut Pertamina.&nbsp;“Bahkan jika berani, keduanya mengundurkan diri sebagai kader dan pengurus Partai Gerindra, jika mereka tetap bertahan sebagai Dirut dan Komut Pertamina.”Sebagaimana diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin, 4 November 2024 melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).&nbsp;Pengangkatan tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.Hasilnya, Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina mengantikan Nicke Widyawati yang dicopot dari jabatannya. Lalu Mochamad Iriawan diangkat sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.<ul><li>Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/profil-iwan-bule-komisaris-utama-pertamina-jebolan-pssi">Profil Iwan Bule, Komisaris Utama Pertamina Jebolan PSSI</a></li></ul>Susunan Komisaris dan Direksi Pertamina Terbaru: Jajaran Direksi - Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri&nbsp; - Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro - Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin - Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra - Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution - Direktur Keuangan: Emma Sri Martini - Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono - Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry SugihartoJajaran Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Mochamad Iriawan - Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria - Komisaris Independen : &nbsp;Raden Adjeng Sondaryani&nbsp; - Komisaris : Heru Pambudi - Komisaris : Bambang Suswantono - Komisaris Independen : Condro Kirono - Komisaris Independen : Alexander Lay - Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

ANANDA.png

Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina mengantikan Nicke Widyawati

1000351566.jpg

Fahmy mengkhawatirkan salah satu fungsi pengawasan komisaris terhadap direksi menjadi tidak optimal sehingga berpotensi membuka celah korupsi.

Pertamina Dikuasai Partai Gerindra, Pengamat: Rawan Konflik Kepentingan

Energi