WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur.&nbsp;CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai saat ini memang perlu adanya kementerian yang memperhatikan perumahan.Hal ini dirasa Ali perlu karena sektor perumahan dipandang belum terlalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan kata Ali anggaran untuk perumahan masih sangat kecil 1% dari APBN dibandingkan kesehatan 5% dan pendidikan 20%."Terlepas dari biaya pembentukan kementerian, hal ini penting adanya kementerian yang betul-betul memperhatikan perumahan, karena saat ini tidak ada yg memikirkan serius," katanya kepada TrenAsia.com pada Kamis, 10 Oktober 2024.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/menilik-sejarah-hari-jadi-pertambangan-dan-energi">Menilik Sejarah Hari Jadi Pertambangan dan Energi</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/peluang-cuan-dari-saham-pwon-target-harga-rp-640-dengan-diskon-nav-58-persen">Peluang Cuan dari Saham PWON, Target Harga Rp640 dengan Diskon NAV 58 Persen</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/prabowo-punya-strategi-genjot-penerimaan-pajak-tanpa-naikan-tarif-apakah-berhasil">Prabowo Punya Strategi Genjot Penerimaan Pajak Tanpa Naikan Tarif, Apakah Berhasil?</a></li></ul>Namun dengan adanya Kemenko Infrastruktur, pemerintah harus memikirkan pembentukan anggaran. Jangan sampai adanya kementerian baru ini hanya sia-sia.<h3>3 Juta Rumah Bisa Kurangi Backlog?</h3>Ali menjelaskan terkait backlog perumahan, tidak dapat serta merta dihilangkan meski telah ada program tersebut. Menurutnya program 3 juta tidak seluruhnya untuk mengurangi backlog, karena 2 juta rumah diprogramkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni di perdesaan dan kawasan pesisir.Program sejuta rumah saat ini juga selalu terkendala dengan anggaran yang terbatas. Sehingga banyak hal kata Ali yang perlu&nbsp; dipersiapkan, termasuk lembaga land bank dan badan perumahan yg saat ini masih belum optimal.Sekadar informasi backlog perumahan adalah&nbsp;jumlah rumah yang belum terbangun atau tidak tertangani, dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.&nbsp;Backlog perumahan merupakan salah satu masalah yang harus segera diatasi karena terkait dengan kebutuhan papan atau tempat tinggal masyarakat.Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus anggota Dewan Kehormataan Realestat Indonesia (REI) Hashim Djojohadikusumo menekankan bahwa permasalahan&nbsp;stunting&nbsp;bukan hanya disebabkan penyakit gizi buruk, melainkan juga faktor pemilihan lingkungan perumahan juga dapat membawa pengaruh terhadap tingginya kasus tersebut di Indonesia.&nbsp;Dengan demikian, selain memperkuat anak-anak Indonesia dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah yang akan datang di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendukung program lingkungan yang sehat.Dengan demikian, secara tersirat Hashim turut mendorong program pembangunan 3 juta unit rumah sebagai salah satu langkah progresif untuk dapat menurunkan stunting berbarengan dengan program makan bergizi gratis.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Ilustrasi perumahan murah Citra Maja Raya yang digarap PT Ciputra Development Tbk (CTRA).

Rumah-Flpp-view-01-1024x544 (1).jpg

Dengan adanya Kemenko Infrastruktur, pemerintah harus memikirkan pembentukan anggaran. Jangan sampai adanya kementerian baru ini hanya sia-sia.

Prabowo Mau Bikin Kemenko Infrastruktur, Apakah Penting?

Infrastruktur