Jakarta &#8211; Presiden Joko Widodo telah menandatangani
Peraturan Pemerintah (PP) serta Keputusan Presiden (Keppres) terkait status
kedaruratan kesehatan di Indonesia karena pandemik COVID-19.



&#8220;Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah
(PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut,&#8221;
kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 31 Maret 2020.



Presiden Jokowi menyatakan pemerintah sudah menetapkan
COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan
kedaruratan kesehatan masyarakat.



&#8220;Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan
masyarakat untuk mengatasi dampak wabah tersebut. Saya telah memutuskan dalam
rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah Pembatasan Sosial Berskala
Besar atau PSBB,&#8221; ujar Presiden.



Sesuai UU PSBB ini ditetapkan Menteri Kesehatan yang
berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan kepala daerah. Dasar
hukumnya adalah UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.



&#8220;Dengan terbitnya PP dan Keppres ini semuanya jelas,
para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang
tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai peraturan berada di
dalam koridur UU, PP dan Keppres,&#8221; ungkap Presiden.



Lebih lanjut, pihak keamanan dalam hal ini kepolisian juga
dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai UU. &#8220;Agar
PSBB dapat berlaku secara efektif dan berhasil melakukan tujuan yaitu mencegah
meluasnya wabah,&#8221; ucap Presiden menegaskan.



Alasan pemilihan PSBB menurut Presiden Jokowi adalah karena
Indonesia punya karakteristik tertentu. &#8220;Kita harus belajar dari
pengalaman dari negara lain, tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja sebab
semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunya ciri khas masing-masing
baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis,
karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya dan
lain-lain,&#8221; papar Presiden.



Presiden Jokowi menekankan bahwa kebijakan PSBB itu bukanlah
kebijakan yang gegabah, dan telah dihitung serta dikalkulasi dengan cermat.



&#8220;Inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas, pertama
kesehatan masyarakat adalah yang utama, oleh sebab itu kendalikan penyebaran
COVID-19 dan obati pasien yang terdampak,&#8221; ungkap Presiden.



Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam pasal 59 UU
No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu:



(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari
respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.



(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah
meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang
terjadi antar-orang di suatu wilayah tertentu



(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat
atau fasilitas umum.



(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar
berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

mail8827

Jakarta &#8211; Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) serta Keputusan Presiden (Keppres) terkait status kedaruratan kesehatan di Indonesia karena pandemik COVID-19. &#8220;Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut,&#8221; kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa [&hellip;]

Presiden Teken PP dan Keppres Terkait Kedaruratan Kesehatan, Simak Isinya

Nasional & Dunia