JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membantah kabar bahwa akan ada pungutan<a href="https://www.trenasia.com/mulai-februari-sri-mulyani-pungut-pajak-pulsa-voucher-dan-token-listrik/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> pajak baru untuk pulsa, voucer, dan token listrik </a>menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021.



&#8220;Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru,&#8221; kata Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati di Jakarta, Sabtu 30 Januari 2021.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
</ul>


Menurut <a href="https://www.trenasia.com/tidak-hanya-rokok-sri-mulyani-ingin-kenakan-cukai-pada-minuman-berpemanis/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sri Mulyani</a>, ketentuan yang tertuang dalam PMK 06/2021 itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer.



Menkeu menjelaskan ketentuan itu bertujuan menyederhanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer serta untuk memberikan kepastian hukum.



Adapun penyederhanaan pengenaannya yakni <a href="https://www.trenasia.com/3-pembeli-ini-bakal-terkena-ppn-produk-digital-impor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pungutan PPN</a> untuk pulsa/kartu perdana, dilakukan penyederhanaan pungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).



&#8220;Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi,&#8221; tulis Sri Mulyani.



Untuk PPN token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.



Untuk voucer, PPN tidak dikenakan atas nilai voucer karena voucer adalah alat pembayaran setara dengan uang.



PPN, lanjut Sri Mulyani, hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.



Sementara itu, untuk pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam SPT tahunannya.



&#8220;Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer,&#8221; tulis Sri Mulyani.



Menkeu kembali menegaskan pajak yang masyarakat bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan. &#8220;Kalau jengkel sama korupsi, mari kita basmi bersama!,&#8221;seru Menkeu Sri Mulyani.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

sri-mulyani-indrawati

JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membantah kabar bahwa akan ada pungutan pajak baru untuk pulsa, voucer, dan token listrik menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021. &#8220;Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru,&#8221; kata Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati [&hellip;]

Sri Mulyani Bantah Ada Pungutan Baru Pajak Pulsa, Voucer, dan Token Listrik

BisnisAsia