JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan publik setelah munculnya isu mundur sebagai Menteri Keuangan. Menanggapi isu tersebut, Sri Mulyani hanya tersenyum.&nbsp;Sri Mulyani diketahui menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Rabu malam, 12 Maret 2025. Sri Mulyani menegaskan pertemuan tersebut hanya membahas laporan APBN 2025.&nbsp;"Konferensi pers APBN KiTa besok? Iya nanti. Januari-Februari," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.Di tengah isu mundurnya Sri Mulyani, kabar kurang menggembirakan datang dari realisasi penerimaan pajak yang anjlok ke level terendah dalam lima tahun terakhir.&nbsp;Publik juga menyoroti penundaan konferensi pers bulanan realisasi APBN Kita untuk periode Januari-Februari 2025. Konferensi pers yang biasanya rutin digelar setiap bulan ini belum juga dilaksanakan, menimbulkan spekulasi terkait kondisi keuangan negara.&nbsp;Penundaan tersebut terjadi di tengah laporan yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak pada Januari 2025 mengalami penurunan signifikan. Hal ini semakin memicu kekhawatiran akan defisit APBN yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ingat-thr-2025-harus-dibayar-penuh-dilarang-dicicil">Ingat, THR 2025 Harus Dibayar Penuh, Dilarang Dicicil</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/jurus-bsde-genjot-marketing-sales-rp-10-triliun-target-saham-menarik">Jurus BSDE Genjot Marketing Sales Rp10 Triliun, Target Saham Menarik</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/zurich-sediakan-asuransi-gratis-untuk-1-000-pemudik-simak-rincian-dan-cara-daftarnya">Zurich Sediakan Asuransi Gratis untuk 1.000 Pemudik, Simak Rincian dan Cara Daftarnya</a></li></ul>Data resmi dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Januari 2025 hanya mencapai Rp88,89 triliun, atau sekitar 4,06% dari target tahunan. Angka ini turun drastis sebesar 41,86% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.&nbsp;Penerimaan pajak Januari 2025 menjadi yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya antara lain perlambatan ekonomi global, penurunan daya beli masyarakat, serta ketidakpastian regulasi di sektor investasi.&nbsp;Anjloknya penerimaan pajak memicu kekhawatiran akan membengkaknya defisit APBN 2025. Dalam keterangan resminya kepada awak media, Ekonom senior Achmad Nur Hidayat memperkirakan bahwa shortfall (kekurangan) penerimaan pajak bisa mencapai Rp300-400 triliun jika tren ini berlanjut hingga akhir tahun.&nbsp;Menurut Achmad Jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah, defisit APBN 2025 bisa mendekati Rp800 triliun, atau sekitar 3% dari PDB. Ini lebih buruk dari proyeksi Goldman Sachs yang memperkirakan defisit sebesar 2,9% dari PDB,” jelas Achmad.&nbsp;Anjloknya penerimaan pajak dan potensi defisit yang membengkak menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal.Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis, seperti memperbaiki iklim investasi, meningkatkan efisiensi pengeluaran, dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor non-pajak.&nbsp;Di sisi lain, isu mundurnya Sri Mulyani juga menambah ketidakpastian di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak stabil. Sri Mulyani, yang dikenal sebagai menteri keuangan yang kompeten dan berpengalaman, dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.&nbsp;Publik berharap pemerintah dapat segera memberikan penjelasan yang transparan mengenai kondisi APBN 2025 dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi tantangan ini.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Sri Mulyani  dalam APBN KiTa Edisi November pada Jumat, 8 November 2024.

1000355700.jpg

Sri Mulyani diketahui menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Rabu malam, 12 Maret 2025. Dia menegaskan pertemuan tersebut hanya membahas laporan APBN 2025. 

Sri Mulyani Diisukan Mundur, Penerimaan Pajak Jeblok ke Level Terendah

Makroekonomi