JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<a href="https://www.trenasia.com/pupr-kebut-tol-akses-ke-bandara-kertajati/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PUPR</a>) mengalokasikan anggaran program pembangunan Direktorat Jenderal Perumahan pada 2021 sebesar Rp8,093 triliun. 



Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
</ul>


&#8220;Berdasarkan rekapitulasi total pagu anggaran Ditjen Perumahan tahun 2021 adalah Rp8,093 Triliun,&#8221; ujar Khalawi dalam Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.



Khalawi memaparkan, dari pagu yang ada, alokasi anggaran terbesar yakni untuk pembangunan rumah susun (rusun). Pembangunan rusun dinilai sangat efektif untuk mendorong masyarakat tinggal di hunian vertikal. Selain itu, bangunan jenis ini dapat menghemat lahan perumahan secara maksimal.



“Tahun 2021 kami akan membangun sebanyak 9.799 unit <a href="https://www.trenasia.com/aturan-kepemilikan-rumah-susun-permen-pupr-no-23-2018-rugikan-pemilik-rusun/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rumah susun</a> di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah alokasi anggaran pembangunan rusun sebesar Rp 4,16 Triliun,” terangnya.



Selain itu, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR juga akan melakukan pembangunan rumah swadaya dengan menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp2,507 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membedah sebanyak 114.900 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 33 provinsi sekaligus dukungan untuk Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ada di Indonesia.



“Dari total sebanyak 114.900 unit rumah swadaya nantinya akan dibagi yaitu peningkatan kulitas rumah sebanyak 114.000 unit dan 900 unit untuk membedah rumah tidak layak huni di KSPN,” ujar Khalawi.



Sementara, pembangunan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum mendapat anggaran Rp,406 miliar untuk 40.000 unit rumah bersubsidi. Kemudian, pembangunan rumah khusus sebesar Rp606 miliar untuk 2.423 unit rumah. Terakhir, anggaran yang ada juga digunakan untuk Setditjen, Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar Rp414 miliar.



“Kami akan terus mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia. Program perumahan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni serta meningkatkan perekonomian nasional,” ujar dia.

LAILA.png

Ilustrasi rumah susun (rusun). / Pu.go.id

rusun

JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran program pembangunan Direktorat Jenderal Perumahan pada 2021 sebesar Rp8,093 triliun. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia. &#8220;Berdasarkan rekapitulasi total pagu anggaran Ditjen Perumahan [&hellip;]

Terbesar, Pembangunan Rumah Susun dapat Anggaran Rp4,1 Triliun

Industri