RUMPI.png

JAKARTA - Guna mengurai kemacetan di kawasan Pelabuhan Sanur, Denpasa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah merancang tiga skema yang bisa menjadi opsi. Diketahui Pelabuhan Sanur, Denpasar adalah salah satu akses utama penyebrangan ke<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/bali"> Pulau Nusa Penida.&nbsp;</a><h2>Skema Pertama&nbsp;</h2>Skema pertama adalah dengan pembangunan jalan baru sepanjang satu kilometer dan memanfaatkan lahan kosong milik warga untuk dijadikan kantong parkir,&nbsp;Melalui skema ini, pembebasan lahan tidak dilakukan karena memerlukan biaya yang mahal.“Kalau pembebasan (lahan) biayanya mahal, kalau kerja sama dengan masyarakat,kami tidak memikirkan pembebasan lahan,” papar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha.&nbsp;<h2>Skema Kedua&nbsp;</h2>Sementara skema kedua adalah dengan membangun jalan sepanjang sekitar tiga kilometer dan membangun jembatan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Sanur.&nbsp;<h2>Skema Ketiga&nbsp;</h2>Skema ketiga adalah dengan pembangunan jalan pintas baru dengan panjang sekitar enam kilometer. Dikutip dari Antara, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di sela peninjauan Pelabuhan Sanur di Denpasar, Jumat menjelaskan skema ketiga adalah yang paling ideal untuk memecah kemacetan.Mahendra juga menyebut bahwa dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk realisasi rancangan ini.&nbsp;“Tentu ini tidak kuat hanya di daerah saja tapi perlu dukungan (anggaran) pemerintah pusat" katanya.&nbsp;Senada dengan Mahendra, Nusakti juga berharap anggaran dapat ditunjang dari kolaborasi Pemerintah Kota Denpasar, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/bali">Pemprov Bali</a>, dan Pemerintah Pusat.&nbsp;Meski pihak nya hingga saat ini belum memberikan detail rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan baru itu karena masih dalam kajian kelayakan yang ditargetkan rampung akhir tahun 2023.Untuk diketahui, saat ini, operasional Pelabuhan Sanur berada di bawah pengelolaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa, Denpasar.Kepala KSOP Benoa Sadeli menjelaskan per hari aktivitas penumpang mencapai sekitar 12 ribu orang baik datang dan berangkat yang didominasi wisatawan mancanegara.Pelabuhan yang berdiri di atas seluas 7.460 meter persegi yang merupakan tanah hibah Pemkot Denpasar itu menghabiskan anggaran pembangunan mencapai Rp395,3 miliar dari pemerintah pusat dengan durasi konstruksi 11 Desember 2020-10 Februari 2023.Sejak perdana mulai beroperasi pada November 2022 hingga 15 September 2023 pergerakan penumpang di pelabuhan itu mencapai 2,75 juta orang.Ada pun pergerakan kapal baik berangkat dan datang selama periode itu masing-masing mencapai 31.786 dan 32.311 pelayaran dengan pergerakan tertinggi terjadi pada Agustus 2023 mencapai sekitar 4.200 pelayaran masing-masing kapal berangkat dan datang.Tingginya mobilitas masyarakat itu kerap memicu kepadatan arus lalu hingga macet di Jalan By Pass lda Bagus Mantra mulai dari kawasan Patung Titi Banda Denpasar hingga akses masuk Pelabuhan Sanur di Jalan Pantai Matahari Terbit Denpasar."Masalah utamanya akses menuju ke pelabuhan yang kami mohon ada perhatian lebih, baik pemerintah kota, provinsi dan pusat" pungkas Sadeli.&nbsp;

balipostcom_macet-disebabkan-pengoperasian-pelabuhan-sanur-pemkot-denpasar-akan-buat-kantong-parkir_01-696x464.jpeg

3 Skema Pemprov Bali dalam Urai Kemacetan di Pelabuhan Sanur

Guna mengurai kemacetan di kawasan Pelabuhan Sanur, Denpasa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah merancang tiga skema yang bisa menjadi opsi. Diketahui Pelabuhan Sanur, Denpasar adalah salah satu akses utama penyebrangan ke Pulau Nusa Penida. 

3 Skema Pemprov Bali dalam Urai Kemacetan di Pelabuhan Sanur

Nasional