starbanjar

trenasia

Dunia

kabarminang

New Portals

Portal Baru

Portal Terkini

Nasional

Menyajikan informasi-informasi menarik yang terjadi di kancah Nasional maupun Internasional

sumatrakini

Nasional & Internasional

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Ilustrasi seseorang sedang mengecek pergerakan saham.

Kajian World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa Sovereign Wealth Fund (SWF) efektif dalam stabilisasi ekonomi, terutama bagi negara eksportir komoditas. Bagaimana peran SWF seperti Danatara dalam menghadapi guncangan global? Simak selengkapnya di sini.

Seberapa Sukses Sovereign Wealth Fund (SWF) Lindungi Ekonomi?, Berikut Kajiannya

Seberapa Sukses Sovereign Wealth Fund (SWF) Lindungi Ekonomi? Berikut Kajiannya

DISTIKA.png

IMG_20240808_234928.jpg

066f5c16e01320e2bf88af9c651f0b58.jpg

Skandal 1MDB menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Najib dinyatakan bersalah atas penggelapan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), salah satu skandal korupsi terbesar di dunia.

Melongok Skandal 1MDB Malaysia, Perlu jadi Pelajaran Danantara

Kabinet Merah Putih dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

WhatsApp Image 2024-10-23 at 19.40.21.jpeg

Pelantikan pejabat baru ini diharapkan dapat membawa semangat dan inovasi baru dalam pemerintahan.

Sore Ini Prabowo Reshuffle Kabinet, Berikut Daftar Pejabat yang Kemungkinan Diganti

WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

Realisasi Makanan Bergizi Gratis.

Pemangkasan anggaran masif dikhawatirkan perlu dilakukan lagi di tahun 2026, untuk mengakomodasi MBG.

Sekali Meluncur Sulit Dihentikan, Biaya MBG Diperkirakan akan Mencapai Rp420 Triliun di 2026 

Ilustrasi gedung kementerian Vietnam.

Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang malah menambah Stafsus, Vietnam melakukan efisiensi anggaran dengan memotong jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22.

Resep Efisiesi Anggaran Vietnam, Rampingkan Kementerian dari 30 Jadi 22

Mahkamah Konstitusi (Amnesty International).

shutterstock_2136960019-scaled.jpg

Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi kendala anggaran yang berpotensi menghambat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai setelah Mei 2025. Situasi ini menyusul Komisi Yudisial (KY) yang sebelumnya mengalami keterbatasan anggaran serupa dan hanya bisa membayar gaji karyawan hingga bulan Oktober 2025.