JAKARTA – Pemerintah berencana menawarkan pengembang swasta untuk kelola sejumlah aset Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta guna mendukung biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Namun, Real Estat Indonesia (REI) menyarankan pemerintah prioritaskan pembangunan IKN terlebih dahulu.



Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Hari Ganie mengatakan untuk melego BMN di Jakarta butuh proses yang lama. Sebab, harus ada perubahan peruntukkan dulu seperti Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan masalah perizinan.



“Kalau itu dijadikan sumber pembiayaan kelamaan, yang penting kita bisa bangun dulu nanti disewa sama pemerintah,” ujar Hari saat ditemui di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Rabu (11/03).



REI mengusulkan agar pembangunan IKN dapat dimulai terlebih dahulu. Apalagi, Presiden Joko Widodo menargetkan perpindahan IKN dapat terealisasi pada Semester I/2024. 



Nantinya, jika sudah terbangun pemerintah bisa menyewakan properti tersebut. “Skemanya boleh sewa hak pakai minimal 99 tahun, biar menarik,” paparnya.



Hari juga mengatakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta para pengembang swasta untuk terlibat dalam pengembangan kawasan IKN. Namun, pengembangan IKN oleh developer swasta masih dibatasi yaitu untuk hunian, kantor, dan properti komersial seperti hotel.



“Kami semua berminat, lokasinya bagus dan tepat. Urusan infrastruktur urusan negara, kami bangun dari sisi fasilitasnya,&#8221; jelas Hari.

ibukota-baru

JAKARTA – Pemerintah berencana menawarkan pengembang swasta untuk kelola sejumlah aset Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta guna mendukung biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Namun, Real Estat Indonesia (REI) menyarankan pemerintah prioritaskan pembangunan IKN terlebih dahulu. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Hari Ganie mengatakan untuk melego BMN di Jakarta butuh proses [&hellip;]

REI Sarankan Pemerintah Prioritaskan IKN Sebelum Kelola Aset di Jakarta

Nasional