JAKARTA — Tidak ada angin dan hujan, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba-tiba mengungkapkan kebobrokan manajemen holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas itu.

Dalam video yang beredar di YouTube, ia menyinggung mulai hal gaji, lobi-lobi pergantian jabatan hingga kebiasaan mencari utang yang dilakukan jajaran direksi.

Pertama-tama, Ahok menduga banyak yang tidak menyukai kehadirannya di tubuh Pertamina. Ia bilang, dirinya dianggap sebagai pembuat kacau dan kehadiran dirinya telah mengganggu ‘keharmonisan’ yang ada di perusahaan pelat merah tersebut.

“Pertamina sudah aman dan nyaman, kok masuk kamu nih brengsek satu. Kalau enggak ada Ahok, kan enggak ada yang ribut,” ujarnya dalam sebuah video berdurasi sekitar enam menit yang diunggah akun YouTube POIN beberapa waktu lalu.

Setelah itu, Ahok mulai melampiaskan emosinya sebab banyak direksi yang disebut kerap melakukan lobi-lobi ke menteri. Ia mengungkapkan bahwa jajaran direksi bisa diganti dan berubah sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan dirinya sebagai pengawas utama di perusahaan tersebut.

“Dia ganti direkturpun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya marah-marah juga. Jadi semua direksi lobi-lobinya ke menteri. Yang menentukan menteri. Komisarispun rata-rata titipan dari kementerian,” imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku telah memotong jalur birokrasi dalam pengangkatan pejabat di perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki negara itu. Sebelumnya, kata Ahok, dahulu jika mau naik pangkat di Pertamina harus melalui syarat yang disebut Pertamina Level of Reference. Baginya, sistem pangkat ini tidak proporsional.

Lebih lanjut, pria keturunan Tionghoa tersebut mengungkapkan terdapat permainan soal gaji di Pertamina. Katanya, ada mantan direktur utama dari anak perusahaan yang tetap mendapatkan gaji yang sama meskipun sudah dicopot dari jabatannya.

“Harusnya gaji mengikuti jabatan Anda dong. Mereka bikin gaji pokok gede-gede semua. Orang kerja sekian tahun gapoknya bisa Rp75 juta. Dicopot pun, enggak kerja dibayar segitu. Gila aja!” protes Ahok.

Ilustrasi kilang minyak PT Pertamina (Persero) / Pertamina.com

Kilang Hingga Utang

Ahok juga menyoroti soal kilang Pertamina. Dia berencana melakukan audit proyek-proyek kilang Pertamina dan menanyakan ke direksi berapa investor yang sudah tertarik, tapi malah tak diacuhkan. Hal ini tampaknya membuat Ahok sangat berang.

“Terus yang sudah nawarin kenapa ditolak? Saya mau audit ini. Saya emosi juga hari ini, mereka mau mancing saya emosi,” tambahnya.

Tidak sampai di situ, ia sempat menyinggung soal utang BUMN migas ini yang mencapai US$16 miliar setara Rp236 triliun. Emosinya memuncak ketika membahas kebiasaan direksi mencari pinjaman utang untuk melakukan ekspansi di luar negeri.

“Tiap kali otaknya minjem duit terus nih. Minjem duit, terus akuisisi lagi,” cerocosnya.

Padahal, di dalam negeri sendiri masih terdapat 12 cekungan yang berpotensi memiliki kandungan migas. Ia mempertanyakan mengapa tidak melakukan eksplorasi dalam negeri ketimbang akuisisi lapangan di luar negeri.

“Lu ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi lagi nih beli-beli minyak di luar?” kata Ahok.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) / Foto: Linkedin.com/company/peruri/

Semprot Peruri

Tak hanya membeberkan kebobrokan Pertamina, Ahok juga mengungkapkan kekesalannya terhadap BUMN lain yang bermitra dengan perusahaan yang diawasinya tersebut. Kali ini Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri yang menjadi sasaran amarahnya.

Dia menyebut sikap Perum Peruri yang meminta uang sebesar Rp500 miliar untuk proses pengurangan dokumen kertas (paperless) di Pertamina sebagai hal yang tak masuk akal dan hanya ingin mencari uang.

“Itu sama aja udah dapet Pertamina enggak mau kerja lagi, mau tidur sepuluh tahun jadi ular sanca, jadi ular piton,” tutur Ahok.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) / Dok. Kementerian BUMN

Bukan Kali Pertama

Luapan emosi ini bukan lah kali pertama. Sejak sebulan lebih menduduki jabatan Komut Pertamina, Ahok langsung buka-bukaan soal keberadaan mafia migas yang ternyata ada di dalam tubuh Pertamina.

BTP, sapaan lain dirinya, bilang sosok ini bagai duri dalam daging yang menjadikan Pertamina bagai bancakan. Hal ini yang membuat berbagai proyek kilang menjadi terhambat.

“Mafia ini orang dalam dan ngajak orang luar. Tujuannya impor dan komisi, hulu sampai hilir biayanya tinggi,” katanya pada awal tahun ini.

Pria yang pernah tersandung kasus pidana penodaan agama ini juga mencium keberadaan oknum mafia migas dengan adanya kontrak impor minyak jangka pendek. Dengan begitu, kupon impor akan semakin banyak dan diduga komisinya akan masuk ke kantong para mafia tersebut. Di sisi lain, hal ini tentu akan membebani neraca perusahaan yang resmi berdiri sejak Agustus 1968 tersebut.

“Banyak sekali kontrak enggak dibuat jangka panjang. Padahal kan, sebagai konsumen besar bangsa Indonesia, seharusnya kita bargaining gitu,” ucapnya dalam sebuah talk show Juni lalu.

Warga mengantre untuk melakukan pengisian bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Abdul Muis, Jakarta Pusat. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Harga BBM Stagnan

Pengamat Ekonomi Energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman memberikan apresiasi kepada Ahok atas kritik pedasnya terhadap internal Pertamina.

Ia mengungkapkan, adanya keganjilan saat harga minyak dunia turun drastis, sementara Pertamina sama sekali tidak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kami mengapresiasi langkah Ahok. Maju terus saja, libas!” tegasnya di Jakarta, Rabu 16 September 2020.

Sejak April hingga Juni 2020, Yusri berpandangan bahwa Pertamina stagnan tidak menurunkan harga BBM sepeserpun. Padahal harga minyak dunia pada posisi terendah selama 43 tahun terakhir.

Yusri juga mengatakan bahwa Ahok bisa mengambil langkah tegas di Pertamina. Sebab di posisi jabatan komisaris utama, Ahok memiliki beberapa aturan yang dapat mengarahkan Pertamina memberikan evaluasi terhadap kinerja.

“Paling tidak dia bisa membuat rekomendasi dari dewan komisaris ditujukan kepada Menteri BUMN untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris di holding dan subholding. Serta di ‘cucu’ dan ‘cicitnya’ yang telah telanjur menempatkan orang yang tidak mempunyai kompetensi dan integritas serta tidak kredibel,” kata dia.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tanggapan Pertamina

Layaknya de javu, manajemen Pertamina tampak bingung menghadapi ujaran Ahok, persis seperti pertama kali ketika Ahok membongkar ihwal mafia migas. Memang, hal ini serba salah bagi Pertamina. Di satu sisi aib mereka dibongkar ke muka publik, di sisi lain mereka tak berdaya lantaran yang melakukannya adalah sang pengawas utama.

Lagi-lagi ucapan lapang dada yang di pilih perseroan untuk menengahi buka-bukaan Ahok kali ini.

Vice President of Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menyampaikan, pihaknya menghargai pernyataan Ahok sebagai komisaris utama. Katanya, memang sudah menjadi tugas Ahok untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan.

“Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif,” tulisnya melalui pesan singkat kepada TrenAsia.com di Jakarta, Rabu 16 September 2020.

Ia terlihat membela para bos Pertamina dengan mengatakan bahwa jajaran direksinya telah menjalankan perusahaan sesuai prosedur. Terlebih, sambung Fajriyah, perseroan telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bersama anak dan cucu perusahaan.

“Pertamina bekerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” jelasnya.

Tak hanya itu, mantan Dirut PT Elnusa Trans Samudera tersebut bilang aksi korporasi yang dilakukan manajemen semata-mata untuk memastikan ketahanan energi nasional dan pertumbuhan perusahaan. Ia mengaku langkah tersebut juga dilakukan secara hati-hati (prudent) dan profesional.

“Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinformasikan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina,” demikian kata Fajriyah.

Ilustrasi ladang minyak dan gas lepas pantai. / Reuters

Kinerja Hulu

Ahok menyatakan bahwa Pertamina lebih suka akuisisi blok migas di luar negeri dan tidak pernah melakukan pembangunan kilang. Faktanya, Pertamina telah banyak melakukan eksplorasi di Tanah Air.

Merujuk catatan Pertamina, diungkapkan bahwa pada tahun 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over. Hal ini dalam rangka menambah produksi di hulu.

Sementara, lebih dari 60% investasi di Pertamina adalah untuk hulu migas. Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang tahun 2019 Pertamina melakukan studi seismic di 35 cekungan dengan panjang 31.114 kilometer.

Studi seismic yang dilakukan Pertamina ini merupakan studi seismic terpanjang di Asia Tenggara dalam waktu 10 tahun terakhir. Hasil studi seismic sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat tujuh tahun.

Oleh sebab itu, untuk menambah produksi dan cadangan hulu migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi, sehingga bisa langsung menambah cadangan dan produksi migas Pertamina.

Adapun akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina didalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC)-nya. Sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang besar.

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, pada Sabtu, 21 Desember 2019. Turut mendampingi presiden adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selain itu hadir pula Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Direktur PT TPPI Yulian Dekrie dan Direktur Utama PT Tuban Petro Sukriyanto. / Foto: BPMI Setpres/Kris

Kilang dan Pertashop

Berdasarkan data yang berhasil di himpun, Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap pada tahun 2015 hingga 2019. Kilang ini sudah mulai beroperasi pada bulan Juli 2019 lalu.

Kilang Cilacap menambah produksi Pertamax sehingga mengurangi impor BBM. Selain itu, ada Kilang RDMP Balikpapan yang sudah mulai dibangun sejak April 2019 dan direncanakan selesai pada tahun 2023 mendatang. Kilang ini nantinya mempunyai kapasitas produksi menjadi 360.000 bpd.

Lalu, ada juga Kilang Petrokimia PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) revamping aromatic yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2019. Kilang ini diramalkan akan rampung dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Ahok juga menyatakan bahwa Pertashop atau program SPBU mini tidak jalan. Padahal berdasarkan data, sejak diluncurkan pada Februari 2020, sudah ada sekitar 500 pertashop yang dibangun dengan kerja sama bersama pihak swasta maupun BUMDES. Pertamina menargetkan 4.300 Pertashop yang akan di bangun di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Wamen BUMN Kartika Widjoatmodjo serta Budi Gunadi Sadikin / Dok. Kementerian BUMN

Kementerian BUMN Dibubarkan

Karena terlampau emosi, Ahok bahkan meminta agar Kementerian BUMN dibubarkan. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien di bawah stakeholder tersebut. Hal itu dirasakannya setelah masuk dalam lingkaran BUMN.

Dia mengusulkan supaya ratusan BUMN yang ada saat ini dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis. Baginya, Indonesia dapat meniru yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk superholding Temasek.

“Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan dan kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation,” imbuhnya.

Usulan ini sebenarnya juga bukan yang pertama kali. Beberapa mantan pejabat pemerintahan hingga pengamat telah memikirkan hal serupa, sama seperti Ahok.

Sebagai contoh, pengamat BUMN dari Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), Toto Pranoto melalui bukunya yang berjudul ‘Holding Company BUMN’ menyebutkan bahwa Indonesia bisa mencontoh Temasek Singapura dan Khazanah Nasional Berhad milik Malaysia dalam pengelolaan BUMN Tanah Air.

“Kementerian BUMN tidak akan ditemukan di Malaysia dan Singapura. Fungsi tersebut dijalankan oleh superholding Temasek dan Khazanah. Kunci sukses superholding tersebut adalah pendelegasian wewenang, transparasi, kompetensi SDM dan Top Hired CEO,” dikutip langsung dari buku ‘Holding Company BUMN’ cetakan kedua.

Sejalan dengan hal tersebut, Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan bahkan mengungkapkan bahwa pemikiran itu sudah muncul sejak Menteri BUMN pertama yang pada saat itu masih bernama Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng.

“Itu bukan pemikiran baru. Sejak Tanri Abeng menjadi Menteri BUMN yang pertama, pemikiran itu sudah ada,” kata Dahlan melalui laman resmi miliknya dikutip Kamis, 17 September 2020.

Juru Bicara Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga / Facebook @aryasinulingga71

Jubir Erick Balas Kritik Ahok

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga angkat suara terkait wacana pembubaran Kementerian BUMN yang dilontarkan Ahok. Selain bukan ide baru, Arya bilang saat ini memang Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir telah berupaya menuju ke arah sana.

Ia menuturkan, Kementerian BUMN telah membentuk klaster-klaster dan subholding. Arya menilai hal ini bukan perkara yang mudah. Pasalnya, masalah supply chain antar BUMN saja belum berjalan dengan baik.

“Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding,” ucap Arya kepada awak media di Jakarta, Rabu 16 September 2020.

Tak berhenti sampai di situ, Mantan Direktur Pemberitaan MNC Group milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo ini juga turut mengomentari ujaran Ahok yang dilontarkan kepada Pertamina. Ia meminta agar Ahok menjalin komunikasi yang baik dengan jajaran direksinya.

“Pembenahan atau pengawasan di internal Pertamina itu memang tugas Komisaris melakukan pengawasan,” tambahnya.

Ahok juga sempat protes soal posisi komisaris yang merupakan titipan kementerian. Arya menanggapi pernyataan tersebut bahwa secara birokrasi semua komisaris BUMN dipilih melalui Kementerian BUMN, termasuk mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada era Joko Widodo itu.

“Jadi semua komisaris BUMN itu ya dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga kan dari kita. Sementara yang lain juga kan memang dari kita semua. Namanya BUMN, penugasannya ya dari Kementerian BUMN,” tegasnya. (SKO)

Bersambung: Ahok Vs Everybody Bagian 2: Gerindra Minta Ahok Dipecat.

Ahok Vs Everybody Bagian 1: Jangan Cuma Recok Urusan Receh, Bongkar Borok Kakap Pertamina

Nasional