IDHAM.png

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/bpk">BPK</a>) mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan pendapatan, biaya, dan investasi.&nbsp;Melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) 2023 yang dirilis oleh <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/bpk">BPK</a>, tercatat ada beberapa masalah yang dijumpai di beberapa perusahaan berpelat merah terkait dengan tiga aspek yang disebutkan di atas.&nbsp;Dai hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) terhadap pendapatan, biaya, dan investasi BUMN, inilah permasalahan yang ditemukan oleh BPK:<h2>1. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/pgn">PGN</a></h2>Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah terkait pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) oleh <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/pgn">PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGN/PGAS)</a> kepada PT Inti Alasindo Energi (IAE) sebesar US$15 juta (Rp233,04 miliar dalam asumsi kurs Rp15.536 per-dolar Amerika Serikat/AS).&nbsp;Menurut pemeriksaan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/bpk">BPK</a>, pemberian tersebut tidak didukung dengan mitigasi risiko yang memadai, seperti tidak mengacu pada kajian tim internal, absennya cost benefit analysis, kurangnya jaminan yang memadai, dan ketidakperhatian terhadap larangan transaksi gas secara bertingkat sesuai kebijakan pemerintah.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/gara-gara-proyek-molor-bpk-denda-konsorsium-rekayasa-industri-rp-1-2-triliun">Gara-gara Proyek Molor, BPK Denda Konsorsium Rekayasa Industri Rp1,2 Triliun</a><h2>2. PLN</h2>PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero juga menghadapi permasalahan terkait penerapan tarif layanan khusus yang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM, menyebabkan kehilangan pendapatan sebesar Rp5,69 triliun pada uji petik tahun 2021.<h2>3. Telkom</h2>Sementara itu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) belum menerima pengembalian pokok, bunga, dan denda sebesar Rp459,29 miliar dari PT PINS Indonesia selaku anak perusahaan terkait pinjaman melalui bridge financing tahun 2018.&nbsp;Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai program sinergi new sales broadband Telkomsel yang diusulkan PT TMI.&nbsp;Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan antara lain yang pertama, &nbsp;tujuan dari pemberian bridge financing untuk sinergi new sales broadband tidak tercapai.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/sukses-genjot-bisnis-berikut-sederet-program-pgn">Sukses Genjot Bisnis, Berikut Sederet Program PGN</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/pantai-srau-rekomendasi-spot-camping-di-tepi-laut">Pantai Srau, Rekomendasi Spot Camping di Tepi Laut</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/gudang-garam-ggrm-pastikan-investasi-jalan-tol-tak-ganggu-dividen">Gudang Garam (GGRM) Pastikan Investasi Jalan Tol Tak Ganggu Dividen</a></li></ul>Kedua, belum terdapat mitigasi yang memadai atas risiko bridge financing dan transaksi sinergi, dan yang ketiga, terdapat beberapa ketentuan terkait bridge financing yang belum terpenuhi, seperti ketiadaan dokumen persetujuan Direktur Keuangan Telkom atas pemenuhan kebutuhan bridge financing, serta tidak ada analisis kelayakan proyek.&nbsp;Selain itu, PT PINS belum memperoleh pembayaran dari customer atas penjualan e-voucher dan handset pada program new sales broadband tahun 2019 dengan sisa piutang sebesar Rp295,60 miliar, dan diketahui bahwa perusahaan mitra dan customer terafiliasi dengan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) sehingga terdapat kemungkinan konflik kepentingan.&nbsp;

ANANDA.png

Gedung Telkom di kawasan Jl Gatot Subroto Jakarta. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Logo Telkom - Panji 1.jpg

Ilustrasi BUMN PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi salah satu perusahaan yang disoroti BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

Telkom Indonesia belum menerima pengembalian pokok, bunga, dan denda sebesar Rp459,29 miliar dari PT PINS Indonesia selaku anak perusahaan terkait pinjaman melalui bridge financing tahun 2018

BPK Sorot 3 Aspek di Laporan Keuangan PGN, PLN, dan Telkom

BUMN