JAKARTA- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memastikan, kebijakan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/hapus-utang-umkm-tuntas-april-2025-ini-kriterianya">hapus tagih utang UMKM</a> tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini &nbsp;karena kredit macet yang masuk kriteria sudah dilakukan hapus buku (write off) atau keluar dari neraca keuangan.&nbsp;“Secara kinerja keuangan hampir dibilang tidak ada (pengaruhnya) karena (kredit macet) sudah keluar dari neraca, sudah dihapus buku. Kemudian, sebelumnya juga sudah kami cadangkan sesuai ketentuan, sangat-sangat memadai pencadangan yang kami buat,” kata SVP Micro Business Development Division BRI Dani Wildan. Dia menyampaikan hal itu dalam diskusi virtual yang digelar LPPI di Jakarta, Jumat.Hapus buku merupakan tindakan administratif oleh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk menghapus piutang macet dari laporan posisi keuangannya, tanpa menghapus hak tagih LJK kepada debitur.Sedangkan hapus tagih berarti tindakan penghapusan hak tagih oleh LJK atas suatu tagihan kepada debitur setelah penghapusbukuan dilakukan. Dengan demikian, salah satu kriteria hapus tagih piutang UMKM harus dilakukan penghapusbukuan terlebih dahulu.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/jateng-dan-jatim-diprediksi-banyak-dilintasi-kendaraan-listrik-spklu-dipastikan-aman">Jateng dan Jatim Diprediksi Banyak Dilintasi Kendaraan Listrik, SPKLU Dipastikan Aman</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ceo-indonesia-airlines-heran-hanya-di-indonesia-maskapai-rugi-dan-minta-subsidi">CEO Indonesia Airlines Heran, Hanya di Indonesia Maskapai Rugi dan Minta Subsidi</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/departemen-pendidikan-as-dibubarkan-trump-ini-sederet-alasan-dan-dampaknya">Departemen Pendidikan AS Dibubarkan Trump, Ini Sederet Alasan dan Dampaknya</a></li></ul>Dani mengatakan, UMKM yang dapat dilakukan penghapusbukuan juga harus merupakan debitur atau nasabah yang eligible atau memenuhi kriteria sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.Beberapa kriteria tersebut antara lain nilai pokok piutang macet paling banyak Rp500 juta per debitur, kredit telah dihapusbukukan dengan usia hapus buku minimal 5 tahun pada saat PP tersebut berlaku, kredit tidak dijaminkan atau diasuransikan, serta tidak terdapat agunan kredit atau terdapat agunan namun tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan terjual tetapi tidak cukup untuk melunasi kredit.<h3>Kriteria UMKM</h3>Jenis kredit macet UMKM yang dapat dihapus tagih juga harus memenuhi kriteria antara lain kredit UMKM program pemerintah yang sudah selesai programnya, kredit UMKM non-program pemerintah yang sumber dananya dari bank, serta kredit UMKM akibat bencana alam yang ditetapkan pemerintah.Hingga Januari 2025, BRI mencatat terdapat 59.690 debitur dengan sisa pinjaman Rp2,5 triliun yang saat ini sesuai dengan ketentuan PP 47/2024 dan siap untuk dilakukan proses hapus tagih.Sesuai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku, Dani mengatakan bahwa BRI akan mengeksekusi nasabah eligible hapus tagih ini dimulai dari eksekusi hapus tagih sebesar Rp424 miliar per posisi Januari 2025.Sedangkan sisanya, dengan pagu hapus tagih sekitar Rp2 triliun akan diusulkan dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (24/3) mendatang.“Kurang lebih Rp2 triliun yang kami akan usulkan dalam mekanisme RUPST tersebut. Dan juga ini untuk mengantisipasi perluasan nasabah yang eligible jika ada perubahan kebijakan dari pemerintah,” kata Dani.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tangerang, Kamis 29 Juli 2021. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Kantor BRI - Panji 3.jpg

Hingga Januari 2025, BRI mencatat terdapat 59.690 debitur dengan sisa pinjaman Rp2,5 triliun yang saat ini sesuai dengan ketentuan PP 47/2024 dan siap untuk dilakukan proses hapus tagih.

BRI Pastikan Penghapusan Kredit UMKM Tak Pengaruhi Perusahaan, Ini Alasannya

Perbankan