trenasia

hukum bisnis

Hukum Bisnis

AMIRUDDIN ZUHRI.png

626d2e98e9c90550065e3e48_Capture.jpg

Babak baru muncul ketika Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka pemberi suap, termasuk dua pengacara perusahaan, Marcella Santoso (MS) dan AR, yang diduga memberikan suap sebesar Rp60 miliar kepada pejabat pengadilan.

Menelisik Rekam Jejak Wilmar Group dalam Skandal Suap Ekspor CPO

Dari ki-ka : Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi bersama Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan saat public expose 2024 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Public Expose BJB - Panji 2.jpg

Selain Yuddy Renaldi, KPK juga menetapkan Widi Hartoto, Kepala Divisi Corsec sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagai tersangka dari internal BJB. Sementara itu, tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi Akhirnya Tersangka Korupsi Iklan

Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi Akhirnya Tersangka Korupsi Mark Up Iklan

IMG_20240808_234928.jpg

Yuddy Renaldi, bankir berpengalaman yang memimpin Bank BJB sejak 2019, mengundurkan diri di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran iklan di bank milik Pemprov Jawa Barat dan Banten. Simak rekam jejak kariernya dan dinamika Bank BJB.

Rekam Jejak Yuddy Renaldi dan Dinamika Bank BJB di Tengah Kasus Hukum

MAS ADIT.png

IDHAM.png

<p>Ilustrasi fintech P2P lending khusus petani, PT Crowde Membangun Bangsa yang didirikan oleh Yohanes Sugihtononugroho dan M Risyad Ganis / YouTube Crowde</p>


crowde

Ilustrasi fintech P2P lending khusus petani, PT Crowde Membangun Bangsa.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) resmi melaporkan fintech peer-to-peer (P2P) lending PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde) ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dana dalam fasilitas kredit yang diberikan. Laporan ini telah didaftarkan dengan nomor STTLP/B/982/II/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 11 Februari 2025.

JTrust Laporkan Crowde ke Polisi, Ini Nama-nama yang Terseret

ANANDA.png

IMG-20241119-WA0055.jpg

Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani mengatakan, berkas perkara Alex Denni untuk pemeriksaan pada tingkat PK telah dikirimkan sebanyak dua kali kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Namun, hingga saat ini berkas PK perkara tersebut belum diterima Kepaniteraan MA sehingga belum terdapat nomor register perkara PK. 

Proses Hukum Lambat, Komisi Yudisial Diminta Awasi Perkara PK Alex Denni

JCC.

Tindakan penutupan akses dan gembok pintu tersebut tanpa disertai surat perintah maupun keputusan pengadilan sebagaimana prosedur terhadap obyek sengketa.