trenasia

Makroekonomi

IDHAM.png

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Ilustrasi menabung dalam metode budget in jar.

Walaupun kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dibatalkan, namun banyak pengusaha yang sudah terlanjur menaikkan harga berbagai produk. Selain itu, sejumlah biaya lainnya yang harus dikeluarkan pun telah menciptakan tantangan baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memproyeksikan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun di mana masyarakat harus beradaptasi dengan mode hidup hemat, yang dikenal dengan istilah YONO (You Only Need One). 

2025: Tahun YONO, Saatnya Hidup Lebih Hemat

IMG_20240808_234928.jpg

WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

tax.jpg

Berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024, baik barang dan jasa mewah maupun nonmewah tetap dikenakan tarif PPN 12 persen. Namun, keduanya memiliki penghitungan yang berbeda.

Ini Simulasi Hitungan PPN 12 Persen Untuk Barang Mewah 

1000409022.jpg

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut dana pelanggan layanan Over The Top (OTT) yang telah dikenakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan dikembalikan.

Dana Pelanggan yang Telanjur Kena PPN 12 Persen akan Dikembalikan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan tentang tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya dikenakan terhadap barang mewah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024.

Simak! Begini Aturan Baru PPN 12 Persen untuk Barang Mewah

ANANDA.png

Prabowo Subianto saat pelantikan presiden RI 2024-2029 di Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Prabowo Pelantikan.png

Saya ulangi supaya jelas kenaikan hanya untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi yang sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi golongan masyarakat berada

Berlaku Besok, Prabowo Umumkan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah 

tax-concept-word-tax-put-coins-glass-bottles-with-coins-inside-white-background_38391-198.webp

Keputusan pemerintah untuk melakukan kenaikan pada Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen di 2025 masih memicu penolakan dari berbagai pihak, masyarakat hingga para pejabat.