<p>JAKARTA - Gelombang demonstrasi penolakan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/ruu-tni">RUU TNI</a>) terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Massa aksi, yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil, menilai revisi ini berpotensi mengancam supremasi sipil dan membuka peluang bagi keterlibatan militer dalam banyak urusan sipil.</p><p>Berikut adalah sejumlah titik konsentrasi aksi massa penolakan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/ruu-tni">RUU TNI</a>:</p><h2>1. Jakarta: Bentrokan di Depan DPR RI</h2><p>Di ibu kota, ribuan demonstran berkumpul di depan Gedung DPR RI, menyuarakan penolakan terhadap pengesahan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/ruu-tni">RUU TNI.</a> Mereka menilai proses legislasi ini dilakukan secara tergesa-gesa tanpa partisipasi publik yang cukup.</p><p>Aparat kepolisian membubarkan aksi dengan paksa, menyebabkan bentrokan dan beberapa demonstran mengalami luka-luka.</p><h2>2. Medan: Protes di Pos Bloc Medan</h2><p>Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara menggelar aksi di Pos Bloc Medan dengan membawa berbagai spanduk dan menyampaikan orasi.&nbsp;</p><p>Demonstran menyoroti potensi kebangkitan dwifungsi TNI dalam ranah sipil. Beberapa aktivis menegaskan bahwa revisi ini lebih menguntungkan militer dan dapat mengancam hak-hak sipil masyarakat.</p><p>"TNI tak boleh mengambil ranah sipil. Sikap DPR RI dan Pemerintah mengesahkan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/ruu-tni">RUU TNI</a> jelas jelas hanya untuk kepentingan institusi TNI, bukan kepentingan rakyat banyak, terutama mengenai kesejahteraan masyarakat," ujar Perwakilan Aksi, Christison Sondang, di Medan.</p><ul><li>Baca Juga:<strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/menengok-sejarah-dwifungsi-abri-di-tengah-penolakan-ruu-tni"><strong>Menengok Sejarah Dwifungsi ABRI di Tengah Penolakan RUU TNI</strong></a></li></ul><h2>3. Solo: Teatrikal Kritik Militerisme</h2><p>Di Solo, demonstran menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan bahaya kembalinya militerisme di Indonesia. Massa aksi menyuarakan keprihatinan terhadap pasal-pasal dalam <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/ruu-tni">RUU TNI</a> yang dinilai dapat membuka jalan bagi TNI untuk terlibat dalam urusan sipil tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.</p><p>"Kita di sini pertama kecewa dengan keputusan DPR yang tadi pagi mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-Undang. Hal itu menjadikan kami sebagai masyarakat kecewa," ujar Koordinator aksi, Ridwan Nur Hidayat di depan kantor DPRD Solo.</p><h2>4. Bandung: Longmarch Mahasiswa Menuju DPRD Jawa Barat</h2><p>Mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung melakukan longmarch menuju Gedung DPRD Jawa Barat. Massa aksi membawa spanduk bertuliskan "Tolak RUU TNI, Kembalikan Supremasi Sipil".</p><p>Mahasiswa juga menyoroti pasal-pasal kontroversial dalam revisi undang-undang tersebut. Mereka menuntut agar revisi tidak disahkan tanpa kajian mendalam.</p><p>"Kami menolak RUU TNI yang baru saja disahkan karena sangat tidak memihak rakyat. Kita menolak segala bentuk militerisme, karena itu adalah bentuk konkrit negara dalam menjadikan militer sebagai alat untuk menindas dan membungkam masyarakat," kata Koordinator aksi dari Front Mahasiswa Nasional cabang Bandung Raya, Ainun di Bandung.</p><h2>5. Yogyakarta: Aksi Simbolik Menolak Militerisme</h2><p>Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi di depan Gedung DPRD DIY. Massa membakar simbol-simbol militerisme sebagai bentuk perlawanan terhadap RUU TNI. Mereka menyampaikan tuntutan agar supremasi sipil tetap dijaga dan menolak keterlibatan militer dalam kehidupan sipil.</p><ul><li>Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/menghitung-duit-rakyat-yang-disedot-dalam-rapat-uu-tni-di-hotel-fairmont"><strong>Menghitung Duit Rakyat yang Disedot untuk Rapat UU TNI di Hotel Fairmont</strong></a></li></ul><h2>6. Manado: Demonstrasi di Sulawesi Utara</h2><p>Demonstran di Sulawesi Utara turut menyuarakan penolakan terhadap revisi RUU TNI. Mereka menyoroti potensi pelanggaran hak asasi manusia jika TNI semakin terlibat dalam urusan sipil tanpa mekanisme yang jelas.</p><p>Aksi demonstrasi ini berakhir anarkis, karena perwakilan DPDRD Manado tak menemui masa aksi. "Yang ditangkap 3 orang," ujar Direktur LBH Manado, Satriano Pangkey, di Manado.</p><h2>7. Surabaya: Aksi Kamisan di Depan Grahadi</h2><p>Di Surabaya, aksi Kamisan digelar di depan Gedung Negara Grahadi, bertepatan dengan Apel Operasi Ketupat 2025. Meskipun berhadapan dengan aparat keamanan dalam jumlah besar, massa aksi tetap melanjutkan demonstrasi, menyatakan bahwa RUU ini berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.</p><h2>8. Semarang: Aksi Ricuh di DPRD Jawa Tengah</h2><p>Aliansi BEM Semarang Raya menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Tengah. Aksi ini berakhir ricuh setelah aparat kepolisian membubarkan massa dengan paksa.&nbsp;</p><p>Empat orang demonstran diamankan dalam insiden ini termasuk orator aksi yang dinilai menghasut kericuhan. Mahasiswa mendesak agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan kembali RUU TNI dengan melibatkan masyarakat sipil.</p><p>"Ada kurang lebih sekitar empat orang kita amankan. Ketika kita melakukan upaya pendorongan keluar, mereka berupaya untuk berperilaku anarkis sehingga kita amankan dulu, kita lakukan pendalaman dan penyelidikannya oleh Satreskrim Polrestabes Semarang," kata Kapolrestabes Semarang, Kombes M Syahduddi, di Semarang.</p>

Demonstran membakar ban dalam aksi massa bertajuk "Pulangkan Jokowi" di depan Balai Kota Solo, Kamis, 22 Agustus 2024.

582b2a94-25da-4186-b088-377ea4e3b46e.jpg

Aksi penolakan terhadap RUU TNI terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Mereka menilai revisi ini membuka jalan bagi militerisme di ranah sipil, melemahkan supremasi sipil, serta disahkan tanpa transparansi dan partisipasi publik yang memadai.

Daftar Titik Aksi Demonstrasi Revisi UU TNI

Nasional