IDHAM.png

JAKARTA - Para ahli membahas peluang dan tantangan integrasi aset kripto ke industri keuangan nasional dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menggali Potensi Kolaborasi Aset Kripto dan Industri Jasa Keuangan di Indonesia” di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025,&nbsp;Acara yang digelar Investortrust.id ini menghadirkan berbagai narasumber, termasuk Direktur Utama PT Sentra Bitwewe Indonesia (Bitwewe), Hamdi Hassyarbaini, dan pengamat kripto, Ibrahim Assuaibi.Hamdi Hassyarbaini menjelaskan kemunculan aset kripto tidak terlepas dari ketidakpercayaan terhadap regulator akibat berbagai krisis ekonomi, seperti krisis moneter 1998 dan krisis subprime mortgage 2008 di Amerika Serikat.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/strategi-bbri-jaga-pertumbuhan-berkelanjutan-lewat-buyback-saham">Strategi BBRI Jaga Pertumbuhan Berkelanjutan Lewat Buyback Saham</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/kinerja-antam-antm-2025-2026-diramal-positif-target-saham-naik">Kinerja Antam (ANTM) 2025-2026 Diramal Positif, Target Saham Naik</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/memilih-instrumen-investasi-yang-tepat-di-tengah-fluaktuasi-harga-emas-dan-ihsg-bagian-ii">Memilih Instrumen Investasi yang Tepat di Tengah Fluktuasi Harga Emas dan IHSG (Bagian II)</a></li></ul>“Para pelaku kripto awalnya ingin menciptakan ekosistem yang lebih independen dengan teknologi blockchain, di mana pengaturan dilakukan secara desentralisasi oleh komunitasnya sendiri,” ungkap Hamdi.Di Indonesia, aset kripto mulai berkembang sejak 2016-2017 dan awalnya dianggap sebagai instrumen yang tidak diatur.&nbsp;Namun, seiring waktu, pemerintah melihat potensi besar dari aset ini dan akhirnya mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 99 Tahun 2018 yang menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka.<h3>Pajak dan Regulasi Aset Kripto</h3>Salah satu isu yang dibahas dalam FGD ini adalah kebijakan pajak yang diterapkan terhadap aset kripto. Hamdi menyoroti bahwa penerapan pajak atas transaksi kripto sejak 1 Mei 2022 menyebabkan penurunan signifikan dalam volume transaksi.&nbsp;“Pada tahun 2021, nilai transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp859 triliun, tetapi setelah pajak diterapkan, volumenya turun drastis hingga sepertiganya,” jelasnya.Ia juga menekankan bahwa saat ini masih banyak investor Indonesia yang memilih bertransaksi melalui exchange luar negeri untuk menghindari pajak, karena belum ada mekanisme enforcement yang kuat terhadap transaksi di luar negeri. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kebijakan pajak diperbaiki agar lebih setara dengan instrumen investasi lain seperti saham.<ul><li>Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/industri-kripto-kian-matang-bursa-ungkap-target-dan-inovasi-di-tahun-2025">Industri Kripto Kian Matang: Bursa Ungkap Target dan Inovasi di Tahun 2025</a></li></ul><h3>Potensi Kolaborasi dengan Industri Jasa Keuangan</h3>Hamdi juga menyoroti potensi besar kolaborasi antara industri kripto dan sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan sekuritas. Beberapa bank di Singapura sudah mulai menawarkan kripto sebagai produk investasi bagi nasabah prioritas, dan ia berharap bank-bank di Indonesia bisa mengikuti langkah tersebut.“Asuransi juga bisa masuk ke sektor ini. Saat ini, peraturan mewajibkan exchange untuk mengasuransikan aset kripto yang disimpan, tetapi belum ada perusahaan asuransi yang bersedia melakukannya. Jika OJK memberikan dorongan, perusahaan asuransi mungkin akan mempertimbangkan hal ini,” tambahnya.Selain itu, perusahaan sekuritas juga diharapkan mulai mempertimbangkan kripto sebagai pilihan investasi bagi klien mereka, terutama dengan potensi integrasi kripto ke dalam reksa dana atau ETF berbasis aset digital.<h3>Peluang dan Risiko Aset Kripto</h3>Dalam diskusi yang sama, pengamat kripto Ibrahim Assuaibi menyoroti berbagai aspek positif dan negatif dari industri ini. Ia mengingatkan bahwa Bitcoin mengalami masa keemasan pada 2021 sebelum akhirnya mengalami penurunan drastis akibat regulasi di berbagai negara.“Tahun 2021 adalah puncak kejayaan Bitcoin, tetapi setelah adanya regulasi ketat di Amerika dan pajak yang diterapkan di Indonesia, banyak investor mengalami kerugian besar. Ini menjadi pelajaran penting tentang volatilitas aset kripto,” ungkap Ibrahim.Ia juga mengingatkan bahwa maraknya platform trading ilegal di Indonesia telah menimbulkan banyak kasus penipuan dan kerugian bagi investor. “Koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan berkelanjutan,” tambahnya.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/prediksi-setlist-konser-wave-to-earth-di-jakarta-februari-2025">Prediksi Setlist Konser Wave to Earth di Jakarta Februari 2025</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bukan-di-lk-21-layarkaca-21-dan-lok-lok-berikut-cara-nonton-drama-korea-terbaru-my-dearest-nemesis">Bukan di LK21, Layarkaca21 dan LokLok, Berikut Cara Nonton Drama Korea Terbaru My Dearest Nemesis</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/lk-21-layarkaca-21-ilegal-berikut-6-situs-streaming-yang-aman-dan-resmi">LK21-Layarkaca21 Ilegal, Berikut 6 Situs Streaming yang Aman dan Resmi</a></li></ul>Diskusi ini menyoroti bahwa meskipun aset kripto memiliki tantangan, peluangnya dalam industri jasa keuangan tetap sangat besar. Dengan regulasi yang lebih jelas, pajak yang lebih adil, dan kolaborasi dengan sektor keuangan tradisional, kripto dapat menjadi bagian dari strategi inovasi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia.Dengan aset kripto kini berada di bawah pengawasan OJK, diharapkan kebijakan yang lebih mendukung dan inklusif dapat segera diterapkan. “Yang terpenting adalah memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung pertumbuhan industri ini tanpa menghambat inovasi,” tutup Hamdi.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Focus Group Discussion (FGD): 
"Menggali Potensi Kolaborasi Aset Kripto dan Industri Jasa Keuangan di Indonesia" di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

WhatsApp Image 2025-02-13 at 21.30.22.jpeg

Focus Group Discussion (FGD):  "Menggali Potensi Kolaborasi Aset Kripto dan Industri Jasa Keuangan di Indonesia" di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

Di Indonesia, aset kripto mulai berkembang sejak 2016-2017 dan awalnya dianggap sebagai instrumen yang tidak diatur. Namun, seiring waktu, pemerintah melihat potensi besar. 

Dari Anak Haram Menjadi Primadona: Perjalanan Kripto di Indonesia

Fintech