IDHAM.png

JAKARTA - Di tengah sanksi ekonomi yang dilayangkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa karena invasi ke Ukraina, pemerintah Rusia menggenjot upaya adopsi kripto untuk alat pembayaran internasional.Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia Denis Manturov. Ia menjelaskan bahwa sebelum Rusia mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Kementerian Keuangan telah mengajukan proposal legislatif terkait perizinan kripro sebagai alat transaksi sementara bank sentral pada saat itu masih melarang transaksi cryptocurrency di dalam negeri."Sekarang bank sentral dan pemerintah sedang giat menggarapnya (aturan soal kripto). Tetapi, semua orang cenderung memahami bahwa cepat atau lambat, (legalitas kripto sebagai alat transaksi internasional) ini akan diterapkan," ujar Manturov sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa, 31 Mei 2022.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/sebuah-mikroorganisme-zaman-purba-ditemukan-dalam-sebuah-kristal">Sebuah Mikroorganisme Zaman Purba Ditemukan Dalam Sebuah Kristal</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bitcoin-cs-masuk-zona-hijau-aset-kripto-ini-naik-lebih-dari-30-persen">Bitcoin cs Masuk Zona Hijau, Aset Kripto Ini Naik Lebih dari 30 Persen</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/rusia-pamerkan-rudal-jelajah-hipersonik-zircon">Rusia Pamerkan Rudal Jelajah Hipersonik Zircon</a></li></ul>Kepala Departemen Kebijakan Keuangan Kemenkeu Rusia Ivan Chebeskov pun mengatakan hal senada. Dikatakan olehnya, saat ini pembahasan tentang perizinan kripto sebagai alat transaksi sedang dibahas secara aktif oleh pemerintah.Chebeskov pun menjelaskan, perizinan kripto sebagai alat transaksi internasional pada gilirannya memungkinkan Rusia untuk melawan sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat.Rusia juga sebenarnya sudah menyusun rencana untuk mengeluarkan central bank digital currency (CDBC), namun pemerintah baru-baru ini lebih mendukung penggunaan aset kripto swasta setelah selama bertahun-tahun menganggap bahwa cryptocurrency berpotensi besar untuk digunakan dalam pencucian uang atau pembiayaan terorisme.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mantap-4-gerbang-ikonik-candi-borobudur-sudah-rampung-dibangun">Mantap! 4 Gerbang Ikonik Candi Borobudur Sudah Rampung Dibangun</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/asteroid-berdiameter-1-8-km-mendekati-bumi">Asteroid Berdiameter 1,8 Km Mendekati Bumi</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/pasti-legal-link-nonton-film-kkn-desa-penari-full-movie-bukan-telegram-lk-21-dan-indo-xxi">Pasti Legal Link Nonton Film KKN Desa Penari Full Movie, Bukan Telegram, LK21, dan IndoXXI</a></li></ul>Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menerima investasi dalam bentuk aset kripto dan telah mengusulkan pelarangan perdagangan dan penambangannya.Pasalnya, Nabiullina dan pejabat bank sentral lainnya menilai bahwa peningkatan transaksi kripto dapat berdampak buruk kepada stabilitas keuangan di negeri beruang merah. Walau demikian, pada akhirnya Central Bank of Russia saat ini sudah lebih melunak dan membantu pemerintah dalam penggarapan aturan soal perizinan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=kripto">kripto</a>.

RIZKY CHANDRA.png

Ilustrasi Mata Uang Kripto / Pixabay.com

cryptocurrency

Di tengah sanksi ekonomi yang dilayangkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa karena invasi ke Ukraina, pemerintah Rusia menggenjot upaya adopsi kripto untuk alat pembayaran internasional.

Di Tengah Sanksi AS dan Uni Eropa, Rusia Genjot Adopsi Kripto untuk Alat Pembayaran Internasional

Fintech