DISTIKA.png

JAKARTA - PT Graha Sidang Pratama (GSP), Investor sekaligus Pengelola Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), melakukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait pengakhiran sepihak Perjanjian Kerja sama Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) yang ditandatangani kedua pihak pada 22 Oktober 1991(“Perjanjian”).&nbsp;Sidang pertama atas gugatan PT GSP terhadap PPKGBK telah berlangsung hari ini, Selasa 29 Oktober 2024 di PN Jakarta Pusat. Namun pihak PPKGBK tidak hadir.Dr Amir Syamsudin SH, MH, kuasa hukum PT GSP menegaskan, sesuai Pasal 8 ayat 2 Perjanjian disebutkan, ketika Perjanjian berakhir pada 21 Oktober 2024, PT GSP (dulu PT Indobuildco) memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang Perjanjian dengan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/ppkgbk">PPKGBK</a> (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS) berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ada-indikasi-pelanggaran-haki-di-aturan-kemasan-rokok-tanpa-identitas-merek">Ada Indikasi Pelanggaran HAKI di Aturan Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/profil-tomy-winata-pengusaha-tangguh-di-balik-grup-artha-graha">Profil Tomy Winata, Pengusaha Tangguh di Balik Grup Artha Graha</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/isat-dan-bbri-bawa-lq-45-melesat-di-pembukaan-ihsg-31-oktober-2024">ISAT dan BBRI Bawa LQ45 Melesat di Pembukaan IHSG 31 Oktober 2024</a></li></ul>Namun, pasal tersebut diabaikan dan ditolak oleh PPKGBK yang berencana mengelola Gedung Balai Sidang secara mandiri.“Langkah hukum ini kami lakukan untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepastian hukum atas hak PT GSP yang tercantum dalam Perjanjan Kerjasama BOT yang ditandatangani pada 22 Oktober 1991. Kami sangat menyayangkan adanya upaya dari PPKGBK untuk mengingkari Perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan bersama,” tegas Dr Amir Syamsudin SH, MH, di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.Amir menjelaskan, PT GSP telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian tersebut. Diantaranya membangun prasarana penunjang serta fasilitas-fasilitas lainnya baik yang bersifat komersil maupun nonkomersil di lingkungan Gelanggang Olahraga Senayan yang sekarang dikenal sebagai Balai Sidang Jakarta Convention Center.Sebagai pengelola JCC, PT <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/gsp">GSP</a> juga berhasil dan menjadi pionir tumbuhnya industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Indonesia. JCC merupakan gedung MICE pertama yang berstandar internasional dan sukses menjalankan event kenegaraan, dan berbagai pelaku bisnis lainnya.Sebagai pengelola JCC, PT GSP juga telah menjalankan seluruh kewajibannya kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku. “Tindakan PPKGBK mengabaikan Perjanjian yang telah disepakati akan menjadi preseden buruk bagi seluruh pelaku usaha yang bekerjasama dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pemerintah di kawasan GBK ini,” jelas Amir.&nbsp;Lebih jauh Amir menambahkan, PT GSP sejatinya telah mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Selain mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Perjanjian, PT GSP juga mendasarkan permohonannya pada Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022 yang mengatur pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), termasuk perpanjangan kerjasama dengan mitra swasta. Namun, permohonan perpanjangan tersebut ditolak oleh PPKGBK.&nbsp;Penolakan PPKGBK tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020, yang menyatakan bahwa pengelolaan aset tanah dan bangunan hanya berlaku satu kali dan tidak dapat diperpanjang. PT GSP menilai bahwa penolakan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian BOT dan peraturan yang relevan.“PPKGBK menggunakan dasar aturan yang tidak relevan untuk menolak permohonan kami, padahal kami memiliki hak yang sah untuk memperpanjang pengelolaan sesuai dengan kesepakatan awal,” tambah Amir.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/petani-sukabumi-alih-profesi-jadi-konten-kreator-program-pemerintah-gagal">Petani Sukabumi Alih Profesi Jadi Konten Kreator, Program Pemerintah Gagal?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/cukai-hasil-tembakau-2023-capai-rp-210-triliun-berikut-penggunaannya">Cukai Hasil Tembakau 2023 Capai Rp210 Triliun, Berikut Penggunaannya</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/marak-penjualan-i-phone-16-di-marketplace-kemenperin-ancam-blokir-imei">Marak Penjualan iPhone 16 di Marketplace, Kemenperin Ancam Blokir IMEI</a></li></ul>Selama proses hukum berlangsung, PT GSP berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan operasional <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/jcc">JCC</a> sebagai pusat MICE terkemuka di Indonesia. Kepada para partner, vendor dan pihak-pihak yang telah berkontrak, PT GSP memastikan bahwa event yang sudah terjadwal akan tetap berjalan dan mendapatkan standar layanan dari JCC.&nbsp;“Kami akan terus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan adil. Kami juga terbuka untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran Perjanjian oleh pihak PPKGBK ini sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Amir.

IMG_20240808_234928.jpg

JCC.

PT Graha Sidang Pratama (GSP), Investor sekaligus Pengelola Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), melakukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait pengakhiran sepihak Perjanjian Kerja sama Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) yang ditandatangani kedua pihak pada 22 Oktober 1991(“Perjanjian”). 

Gugatan Hukum PT Graha Sidang Pratama Terkait Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama BOT

Hukum Bisnis