DISTIKA.png

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/jokowi">Jokowi</a>) meningkatkan tunjangan kinerja bagi pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara.Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.“Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku,” bunyi pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 yang ditetapkan Jokowi pada Senin, 13 Februari 2024.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/profil-3-aktor-film-dirty-vote-yang-diragukan-kapasitasnya-oleh-tkn">Profil 3 Aktor Film Dirty Vote yang Diragukan Kapasitasnya oleh TKN</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/praktik-perantara-surat-suara-pemilu-ri-di-malaysia-diungkap">Praktik Perantara Surat Suara Pemilu RI di Malaysia Diungkap</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/rupiah-menguat-sentimen-risk-off-terkait-pemilu-mereda">Rupiah Menguat, Sentimen Risk-off Terkait Pemilu Mulai Mereda</a></li></ul>Berdasarkan Perpres yang dilihat pada Selasa, 13 Februari 2024, pemerintah menyimpulkan Perpres Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/bawaslu">Bawaslu</a> tidak lagi sesuai dengan kemajuan pencapaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga perlu diubah.“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,” tulis Perpres tersebut.Tunjangan tersebut diberikan kepada pegawai Bawaslu yang telah memiliki status <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/asn">ASN</a>. Tetapi, dalam Pasal 6 dijelaskan kriteria pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk menerima tunjangan.Inilah kriteria tersebut:1. Pegawai di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang tidak memiliki jabatan spesifik;2. Pegawai di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang sedang dalam masa penundaan atau dinonaktifkan;3. Pegawai di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang diberhentikan dari jabatan organisasinya dengan diberikan uang kompensasi dan masih belum diberhentikan dari status pegawai;4. Pegawai di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang sedang menjalani cuti yang tidak ditanggung oleh negara atau dalam masa tidak bertugas untuk persiapan pensiun.Peningkatan tunjangan kinerja tersebut disesuaikan berdasarkan kelas jabatan, dengan total 17 kelas jabatan.Untuk kelas jabatan 17, tunjangan kinerjanya naik menjadi Rp29.085.000 dari sebelumnya Rp24.930.000 pada tahun 2017. Sementara itu, untuk kelas jabatan 1, tunjangan kinerjanya naik menjadi Rp1.968.000 dari sebelumnya Rp1.766.000 pada tahun 2017.Berikut adalah daftar tukin terbaru Bawaslu:Kelas jabatan 17: Rp29.085.000Kelas jabatan 16: Rp20.695.000Kelas jabatan 15: Rp14.721.000Kelas jabatan 14: Rp11.670.000Kelas jabatan 13: Rp8.562.000Kelas jabatan 12: Rp7.271.000Kelas jabatan 11: Rp5.183.000Kelas jabatan 10: Rp4.551.000Kelas jabatan 9: Rp3.781.000Kelas jabatan 8: Rp3.319.000Kelas jabatan 7: Rp2.928.000Kelas jabatan 6: Rp2.702.000Kelas jabatan 5: Rp2.493.000Kelas jabatan 4: Rp2.350.000Kelas jabatan 3: Rp2.216.000&nbsp;Kelas jabatan 2: Rp2.089.000Kelas jabatan 1: Rp1.968.000

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Presiden Jokowi dalam sambutannya di peletakan batu pertama masjid negara IKN, Rabu 17 Januari 2024

Screenshot (1974).png

Tunjangan tersebut diberikan kepada pegawai Bawaslu yang telah memiliki status ASN. Tetapi, dalam Pasal 6 dijelaskan kriteria pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk menerima tunjangan.

H-1 Pemilu, Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu

Nasional