DREAN.png

JAKARTA – Sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat soal tembakau dinilai akan mematikan Industri Hasil Tembakau (IHT).Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyatakan bahwa negara akan menanggung kerugian puluhan triliun rupiah jika pasal-pasal tembakau tersebut disahkan.&nbsp;“Di sisi lain, manfaat yang hendak didapat dari aturan tersebut belum tentu dapat dicapai,” ujar Tauhid dalam keterangannya, Selasa, 26 Desember 2023.Lebih jauh, kata dia, pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan juga akan berdampak pada sektor lain yang selama ini banyak bergantung pada industri tembakau nasional. “Penerapan pasal-pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menggerus penerimaan negara.”<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/jasa-marga-puncak-arus-balik-natal-diprediksi-melonjak-55-persen">Jasa Marga: Puncak Arus Balik Natal Diprediksi Melonjak 55 Persen</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/cihuy-pln-gelar-promo-spesial-nataru-tambah-daya-diskon-hingga-94-persen">Cihuy! PLN Gelar Promo Spesial Nataru Tambah Daya Diskon Hingga 94 Persen</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mau-bangun-pabrik-baru-emiten-ebt-cinta-laura-oasa-anggarkan-capex-rp-500-m-di-2024">Mau Bangun Pabrik Baru, Emiten EBT Cinta Laura (OASA) Anggarkan Capex Rp500 M di 2024</a></li></ul>Sementara itu, jelas Tauhid, pemerintah sangat membutuhkan penerimaan negara, termasuk untuk membiayai program-program kesehatan yang sumber dananya berasal dari penerimaan negara."Jika pasal-pasal ini diterapkan, maka penerimaan negara akan turun. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih mendalam ketika merumuskan RPP Kesehatan ini," jelasnya.Oleh karena itu, Tauhid mengimbau agar pasal-pasal tembakau untuk dikeluarkan dari RPP Kesehatan sehingga dapat dibahas secara lebih komprehensif.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/5-film-bioskop-seru-untuk-ditonton-liburan-akhir-tahun-2023">5 Film Bioskop Seru untuk Ditonton Liburan Akhir Tahun 2023</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/profil-benjie-yap-presiden-direktur-baru-unilever-indonesia-unvr">Profil Benjie Yap, Presiden Direktur Baru Unilever Indonesia (UNVR)</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/persiapan-sambut-kiamat-ceo-meta-mark-zuckerberg-bangun-rumah-dengan-bunker-bawah-tanah">Jaga-jaga Kiamat, CEO Meta Mark Zuckerberg Bangun Bunker Bawah Tanah</a></li></ul>Dalam kajian terbaru INDEF, hasil dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pasal-pasal tembakau yang terdapat di RPP Kesehatan dihitung dengan metode pemodelan keseimbangan umum (Computable General Equilibrium) yang dilengkapi dengan data primer dan sekunder.Pasal-pasal tersebut dihitung dampaknya terhadap ekonomi, antara lain berkaitan dengan jumlah kemasan, pemajangan produk dan pembatasan iklan.&nbsp;Dari sisi penerimaan negara, INDEF juga berkesimpulan bahwa penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.Seperti diketahui, pemerintah sedang menargetkan pengesahan RPP sebagai aturan pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Beleid itu kan memuat pasal-pasal tembakau, termasuk soal pengendalian produksi, penjualan, dan sponsorship produk tembakau.&nbsp;

IMG_20240808_234928.jpg

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menyatakan bahwa negara akan menanggung kerugian puluhan triliun rupiah jika pasal-pasal tembakau tersebut disahkan. 

INDEF: RPP Kesehatan Bakal Matikan Industri Tembakau

Makroekonomi