Jakarta &#8211; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara
(Minerba) yang baru disahkan dalam rapat paripurna dan memiliki 15 penyempurnaan
pada batang tubuh UU tersebut.



&#8220;Di dalam batang tubuh RUU Minerba, menghasilkan
beberapa rumusan baru dan yang disempurnakan,&#8221; ujar Ketua Komisi VII DPR
Sugeng Supartowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Sidang III Tahun
2019-2020, di Jakarta, Selasa 12 Mei 2020.



RUU Minerba juga telah disinkronisasikan dengan RUU Cipta
Kerja sebagaimana keinginan dari Pemerintah. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi
dengan RUU Cipta Kerja kemudian menghasilkan beberapa perubahan substansi,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan kewenangan
pengelolaan pertambangan minerba, penyesuaian nomenklatur perizinan, dan
kebijakan terkait divestasi saham



Adapun 15 rumusan baru dan penyempurnaan dalam revisi UU
berisi 209 pasal itu, yaitu: 



1. Terkait Penguasaan Minerba, disepakati bahwa Penguasaan
Minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan,
pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah
pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga
mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batu bara.



2. Disepakati bahwa Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari
Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan Kegiatan Usaha
Pertambangan.



3. Adanya jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap
WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan
lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.



4. Terkait WPR, jika sebelumnya diberikan luas maksimal 25
hektare dan kedalaman maksimal 25 meter, melalui perubahan UU itu diberikan
menjadi luasan maksimal 100 hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan
kedalaman maksimal 100 meter.



5. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan
berusaha dari pemerintah pusat. Izin dalam RUU Minerba ini terdiri atas; IUP,
IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi. 



Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin
Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha
Pertambangan untuk Penjualan.



Terkait pemberian izin, pemerintah pusat dapat
mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada gubernur.
Pendelegasian kewenangan didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas
dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain dalam
pemberian IPR dan SIPB.



6. Terkait, bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan
pertambangan, jika sebelumnya pemerintah provinsi hanya mendapat bagian sebesar
1 persen, melalui RUU perubahan ini meningkat menjadi 1,5 persen.



7. Adanya kewajiban bagi menteri untuk menyediakan data dan
informasi penambangan untuk: a. Menunjang penyiapan WP; b. Mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan c. Melakukan alih teknologi pertambangan.



Pengelolaan data dan informasi tersebut dilakukan oleh pusat
data dan informasi pertambangan. Pusat data dan informasi pertambangan wajib
menyajikan informasi pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses
dengan mudah dan cepat oleh pemegang izin pertambangan dan masyarakat.



8. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk
menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
Jalan pertambangan tersebut dapat dibangun sendiri atau bekerjasama.



9. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk
mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri.



10. Kewajiban bagi badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi
atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan
divestasi saham sebesar 51 persen secara berjenjang kepada pemerintah pusat,
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional.



11. Kewajiban bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi untuk menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu
bara yang dipergunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.



12. Terkait kegiatan reklamasi dan pascatambang, Pemegang
IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum menciutkan atau
mengembalikan WIUP atau WlUPK-nya wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang
hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen, begitu juga dengan
eks-pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir wajib melaksanakan rekłamasi dan
pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen serta menempatkan
dana jaminan pascatambang.



13. Terkait keberadaan Inspektur Tambang. Dalam perubahan
Undang-Undang Minerba ini, tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana
prasarana, serta operasional inspektur tambang dalam melakukan pengawasan
dibebankan kepada menteri.



14. Terkait ketentuan pidana, untuk kegiatan penambangan
tanpa izin yang sebelumnya dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan
denda paling banyak Rp10 miliar, diubah menjadi pidana penjara paling lama 5
tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.



Begitu juga dengan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang
dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan
keterangan palsu, setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi atau IUPK
Eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi. Dan setiap orang yang
menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan
dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang
tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya dipidana
dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.



Adanya ketentuan pidana yang sebelumnya tidak diatur di UU
sebelumnya, yaitu setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang
memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB tanpa persetujuan menteri dipidana
paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar. Dan setiap
orang yang IUP atau IUPK-nya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan
reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi
dan/atau jaminan pascatambang dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling
banyak Rp10 miliar.



Selain itu, eks-pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi
dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.



15. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:



a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya UU ini
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.



b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya UU ini
wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam UU
ini dalam jangka waktu dua tahun sejak UU berlaku



c. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP
Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan
penjualan, dan IUJP yang telah diterbitkan gubernur sebelum berlakunya UU ini
kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak UU ini berlaku
untuk diperbarui oleh menteri



d. Ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, dan IPR harus
disesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu paling lambat satu tahun
sejak UU ini berlaku.

e. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan
dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya UU ini disesuaikan menjadi
perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1
tahun sejak UU ini berlaku.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Ilustrasi pertambangan batu bara. / Pixabay

industry-2023588_1920

Jakarta &#8211; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) yang baru disahkan dalam rapat paripurna dan memiliki 15 penyempurnaan pada batang tubuh UU tersebut. &#8220;Di dalam batang tubuh RUU Minerba, menghasilkan beberapa rumusan baru dan yang disempurnakan,&#8221; ujar Ketua Komisi VII DPR Sugeng Supartowo [&hellip;]

Inilah 15 Penyempurnaan RUU Minerba Yang Baru Disahkan

Nasional