JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu 1-2 tahun bagi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/bumn">Badan Usaha Milik Negara</a> (BUMN) untuk melakukan perubahan fundamental sehingga meningkatkan daya saing."Saya ingin melihat betul-betul dalam waktu setahun dua tahun ada sebuah perubahan-perubahan yang fundamental yang menyebabkan daya saing kita bisa naik levelnya," kata Presiden Jokowi di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu 16 Oktober 2021.Presiden menyampaikan hal itu saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 14 Oktober 2021."Tadi saya senang Pelindo 1 Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4 sudah gabung jadi<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/pelindo"> PT Pelabuhan Indonesia.</a> Kita harapkan nanti akan bisa memperbaiki biaya logistik kita, bisa memperbaiki konektivitas antarpulau yang kita miliki, ada 11 ribu pulau sehingga pelayanan pada masyarakat di seluruh pulau lebih baik," tambah Presiden.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bosan-sering-tak-punya-duit-lakukan-5-hal-ini-untuk-memperbaiki-kondisi-keuangan-anda">Bosan Sering Tak Punya Duit? Lakukan 5 Hal Ini untuk Memperbaiki Kondisi Keuangan Anda</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/komplet-beli-tiket-test-drive-hingga-beli-mobil-kini-lewat-aplikasi-giias-auto-360">Komplet! Beli Tiket, Test Drive, hingga Beli Mobil Kini Lewat Aplikasi GIIAS Auto360</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/banyak-tindak-pidana-dan-penyalahgunaan-pemerintah-akan-moratorium-izin-penerbitan-pinjol">Banyak Tindak Pidana dan Penyalahgunaan, Pemerintah akan Moratorium Izin Penerbitan Pinjol</a></li></ul>Namun menurut Presiden Jokowi yang paling penting dari penggabungan tersebut adalah terbentuknya kekuatan besar. "Dan kalau berpartner dengan perusahaan luar yang memiliki networking, jaringan kuat ke seluruh negara akan jadi kekuatan besar," tambah Presiden.Presiden menyebut sesungguhnya sudah sejak 6 tahun lalu ia meminta agar penggabungan BUMN itu berlangsung tapi tidak jadi terwujud."Sudah kita mulai, tapi tidak pernah gabung ya sudalah. Kalau transisi 2 holding dulu dilakukan, tetapi juga tidak ketemu-ketemu, tapi alhamdulilah semua sudah beres dan hal-hal seperti itu yang harus saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya," ungkap Presiden.Menurut Presiden Jokowi, jumlah BUMN di Indonesia sebelumnya terlalu banyak. "Ada 108 (BUMN) sekarang sudah turun jadi 41 (BUMN). Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan juga baik. Yang paling penting ke depan yang ingin kita bangun adalah nilai-nilai, core value, yang ingin kita bangun itu," tambah Presiden."Jangan sampai yang namanya BUMN seperti birokrasi ruwetnya. Bapak ibu bisa membayangkan, mau izin pembangkit listrik 259 izin, meski namanya beda-beda, ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, semuanya sama saja itu izin. Itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa dalam koper mungkin 10 koper ada dan waktu yang diperlukan mencari izin bisa 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya!," kata Presiden.Perizinan yang berbelit-belit itu, kata Presiden Jokowi, harus dipangkas. "Tidak boleh PLN sampe bertele-tele begitu, tidak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini? Sudah di kementerian berbelit-belit, daerah berbelit-belit, masuk ke BUMN berbelit-beli lagi. Lari semua," tegas Presiden Jokowi.&nbsp;

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Presiden Joko Widodo saat melakukan groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara milik PT Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG dari Korea Selatan.

Jokowi Baterai Listrik.jpg

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu 1-2 tahun bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan perubahan fundamental sehingga meningkatkan daya saing.

Jokowi Beri Waktu 2 Tahun bagi BUMN untuk Berubah Total

Nasional