IDHAM.png

JAKARTA – Transaksi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=kripto">kripto</a> dinilai Komisi III <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=dpr">DPR</a> (Dewan Perwakilan Rakyat) dapat menjadi media untuk pencucian uang. Oleh karena itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=ppatk">PPATK</a>) pun diminta untuk turut melakukan pengawasan.&nbsp;Dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama PPATK pada Senin, 31 Januari 2022, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengangkat isu soal perkembangan transaksi kripto yang dicurigai dapat digunakan untuk <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=pencucian+uang">pencucian uang</a> (money laundering).&nbsp;"Saya ingin membahas yang lagi hot sekarang ini terkait dengan kripto dan transaksi terorisme yang dalam perjalanan kelihatannya sepi, tapi bisa jadi ada pengelolaan transaksi keuangan secara ilegal yang banyak tidak kita ketahui.Untuk itu, mungkin Pak kepala PPATK bisa mengantisipasi hal-hal terkait transaksi keuangan terorisme dan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi crypto," ujar Sahroni kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/djp-jelaskan-alasan-ghozali-wajib-bayar-pajak-meski-belum-ada-skema-pajak-kripto">DJP Jelaskan Alasan Ghozali Wajib Bayar Pajak meski Belum Ada Skema Pajak Kripto</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/wow-semburan-lapindo-ternyata-menyimpan-harta-karun-mineral-langka">Wow! Semburan Lapindo Ternyata Menyimpan Harta Karun Mineral Langka</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/kadin-indonesia-ungkap-6-bisnis-yang-bakal-cerah-di-tahun-macan-air">Kadin Indonesia Ungkap 6 Bisnis yang Bakal Cerah di Tahun Macan Air</a></li></ul>Ivan pun membenarkan bahwa segala bentuk transaksi yang didukung oleh perkembangan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=teknologi">teknologi</a> harus diantisipasi. Pasalnya, seiring dengan inovasi keuangan yang terus berkembang, metode pencucian uang pun akan semakin bertambah.&nbsp;“PPATK memahami bahwa sekarang kita tidak lagi masuk dalam era money laundering 4.0 tapi lebih kepada money laundering 5.0," kata Ivan.&nbsp;Ivan menjelaskan, pihaknya melakukan tindak antisipasi dengan beberapa hal, di antaranya melakukan riset secara independen dan internasional melalui kerja sama dengan 12 negara.&nbsp;“Dalam hal antisipasi, yang sudah kami lakukan ialah dengan sosialisasi menyebarkan rekomendasi kami terkait transaksi kripto ini,” ujar Ivan.&nbsp;Ivan juga menegaskan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk dalam ruang virtual.&nbsp;Tidak hanya kripto, PPATK pun akan melakukan pengawasan terhadap transaksi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=nft">NFT</a> (non-fungible token) dan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=pinjaman+online">pinjaman online</a>.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/banking-everywhere-jalan-panjang-industri-perbankan-menuju-era-digital-4-0">BANKING EVERYWHERE: Jalan Panjang Industri Perbankan Menuju Era Digital 4.0</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/satgas-blbi-sita-aset-obligor-santoso-sumali-sisa-utang-rp-511-56-miliar">Satgas BLBI Sita Aset Obligor Santoso Sumali, Sisa Utang Rp511,56 Miliar</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mobil-terbang-milik-perusahaan-slovakia-telah-mendapat-izin-terbang">Mobil Terbang Milik Perusahaan Slovakia Telah Mendapat Izin Terbang</a></li></ul>"Penggunaan tekonologi seperti seperti virtual currency, blockchain atau distributed ledger technology atau DLT, peer to peer lending, non-fungible token atau yang terkenal dengan NFT dan sebagainya telah memberikan tantangan yang sepenuhnya baru bagi kita dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang," papar Ivan.&nbsp;Untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi kripto, PPATK akan bekerja sama dengan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=bappebti">Bappebti</a> (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk melakukan audit bersama (joint audit).&nbsp;"Pelaksanaan&nbsp;joint audit tersebut dilakukan untuk mengawasi kepatuhan dan memastikan masing-masing&nbsp;exchanger&nbsp;virtual currency sudah menerapkan lima pilar Bappebti," tegas Ivan.&nbsp;

LAILA.png

finance-3333928_1920

Transaksi kripto dinilai berisiko dijadikan media  pencucian uang, Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk mengawasi aliran dana virtual. 

Kripto Berisiko Dipakai untuk Pencucian Uang, PPATK Diminta Lakukan Pengawasan

Fintech