<p>JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang memberikan otonomi lebih kepada perguruan tinggi negeri melalui skema Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) kini menjadi sorotan.&nbsp;</p><p>PTN-BH dituding berbagai pihak sebagai salah satu penyebab utama mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN).&nbsp;</p><p>Ada beberapa alasan mengapa tudingan ini muncul dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa serta orang tua.</p><h4>Otonomi Pengelolaan Keuangan</h4><p>Salah satu alasan utama adalah otonomi yang diberikan kepada PTN-BH dalam mengelola keuangan mereka.&nbsp;</p><p>Dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), PTN-BH memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan besaran UKT.&nbsp;</p><p>Otonomi ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian, seringkali berujung pada kenaikan UKT yang signifikan.&nbsp;</p><p>Ada kekhawatiran bahwa beberapa PTN-BH memanfaatkan otonomi ini untuk meningkatkan pendapatan tanpa memperhatikan kemampuan finansial mahasiswa mereka.</p><ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/saham-raksasa-telekomunikasi-tertekan-apakah-efek-starlink">Saham Raksasa Telekomunikasi Tertekan, Apakah Efek Starlink?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/suku-bunga-tinggi-ajukan-pinjaman-di-bank-syariah-bisa-lebih-untung">Suku Bunga Tinggi, Ajukan Pinjaman di Bank Syariah Bisa Lebih Untung</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mengenal-berbagai-jenis-cukai-di-indonesia">Mengenal Berbagai Jenis Cukai di Indonesia</a></li></ul><h4>Sumber Pendanaan Mandiri</h4><p>PTN-BH juga dituntut untuk mencari sumber pendanaan sendiri, di luar dana yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menaikkan UKT.&nbsp;</p><p>Berbeda dengan PTN BLU yang lebih mengandalkan dana pemerintah, PTN-BH harus lebih mandiri dalam hal pendanaan, kondisi ini seringkali memberikan beban tambahan bagi mahasiswa untuk menanggung “akibat negatif” dari “kemandirian” tersebut.</p><figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2023/08/1692590703140.jpeg"><figcaption>Ilustrasi Mahasiswa</figcaption></figure><h4>Kurangnya Transparansi</h4><p>Mekanisme penetapan UKT di PTN-BH sering dianggap kurang transparan. &nbsp;Proses yang tidak jelas dan kurang akuntabel ini menimbulkan kecurigaan bahwa penetapan UKT dilakukan tanpa pertimbangan yang berpihak kepada mahasiswa.</p><p>Kurangnya transparansi ini memperparah ketidakpercayaan dan menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak.</p><h4>Ketidakadilan bagi Mahasiswa Kurang Mampu</h4><p>Kenaikan UKT yang tinggi di PTN-BH dianggap tidak adil bagi mahasiswa dan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.&nbsp;</p><p>Hal ini dikhawatirkan dapat mempersempit akses pendidikan tinggi bagi mereka yang sebenarnya memiliki potensi namun terkendala oleh biaya.&nbsp;</p><p>Dampak sosial dari kebijakan ini bisa sangat luas, mengingat pendidikan adalah kunci penting dalam meningkatkan taraf hidup.</p><ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/saham-raksasa-telekomunikasi-tertekan-apakah-efek-starlink">Saham Raksasa Telekomunikasi Tertekan, Apakah Efek Starlink?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/suku-bunga-tinggi-ajukan-pinjaman-di-bank-syariah-bisa-lebih-untung">Suku Bunga Tinggi, Ajukan Pinjaman di Bank Syariah Bisa Lebih Untung</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mengenal-berbagai-jenis-cukai-di-indonesia">Mengenal Berbagai Jenis Cukai di Indonesia</a></li></ul><h4>Faktor Lain</h4><p>Meskipun PTN-BH sering menjadi kambing hitam dalam isu kenaikan UKT, perlu juga dilihat faktor lain yang menyebabkan mahalnya biaya pendidikan.&nbsp;</p><p>Biaya operasional kampus yang tinggi, kurangnya bantuan dana dari pemerintah, dan tingginya permintaan untuk masuk ke PTN tertentu juga berkontribusi pada masalah ini.</p><h3><strong>Langkah Pemerintah</strong></h3><p>Untuk mengatasi masalah mahalnya UKT, pemerintah telah mengambil beberapa langkah seperti membuat regulasi baru tentang UKT (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024), meningkatkan bantuan dana untuk PTN, dan mendorong PTN untuk mencari sumber pendanaan lain.&nbsp;</p><p>Peraturan ini menguraikan mengenai tarif SSBOPT, Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Langkah-langkah ini diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa dan membuat biaya pendidikan lebih terjangkau.</p><p>Dibutuhkan dialog berkelanjutan antara semua pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan pendidikan tinggi di Indonesia.&nbsp;</p><p>Pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas bagi semua.</p>

CHRISNA.png

vasily-koloda-8CqDvPuo_kI-unsplash.jpg

Kebijakan pemerintah yang memberikan otonomi lebih kepada perguruan tinggi negeri melalui skema Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) kini menjadi sorotan. PTN-BH dituding berbagai pihak sebagai salah satu penyebab utama mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN). 

Menilik Konsep PTN-BH yang Disebut Biang Kerok UKT Mahal

Nasional