IMG_20240808_234928.jpg

JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah tidak akan memberikan bantuan finansial dalam proses penyelamatan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Airlangga menyebut pemerintah bertindak sebagai fasilitator untuk mengurai problem di Sritex dan industri tekstil secara umum.&nbsp;Artinya, utang Sritex kepada 27 bank dan tiga multifinance tetap ditanggung perusahaan. “Sejauh ini kan kami sebagai fasilitator saja, (utang ditanggung) pemilik Sritex,” ujarnya, dikutip dari Antara, Jumat, 1 November 2024. Menurut Airlangga, pemerintah akan tetap mengacu pada putusan pengadilan dalam membantu perusahaan berkode emiten SRIL itu.&nbsp;Sebagai informasi, kewajiban perusahaan atau liabilitas Sritex mencapai US$1,597 miliar atau setara Rp25,07 triliun pada semester I 2024. Angka itu terdiri atas liabilitas jangka panjang sebesar US$1,466 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$131,41 juta. Adapun aset perusahaan kini hanya tersisa US$ 648,98 juta.<h3>Pemerintah Perlu Taat</h3>Airlangga menyatakan keputusan pengadilan perlu ditaati karena Indonesia adalah negara hukum. Sritex dan anak-anak perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang berdasar putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, Senin, 21 Oktober 2024.&nbsp;“Keputusan pengadilan harus diikuti. Sekarang Sritex dikuasai kurator,” ujar Airlangga. Saat ini pemerintah ingin memastikan Sritex tetap berproduksi meski tengah dalam kondisi pailit. Hal ini karena perusahaan yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, itu masih melayani kebutuhan ekspor dan impor.<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2023/03/1679299779023.jpeg"></figure>Informasi yang dihimpun TrenAsia, Sritex telah bertemu Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan kurator untuk membahas terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor-impor. Hal itu termasuk penghasilan dari ekspor yang harus digunakan untuk membiayai operasional usaha. “Harus ada jaminan dari operasi itu,” ujar Airlangga.&nbsp;Pernyataan Airlangga senada dengan ucapan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu, 30 Oktober 2024. Yassierli menegaskan pihaknya tidak sedang mempertimbangkan opsi bantuan keuangan atau bailout dalam misi penyelamatan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=sritex%2520pailit">Sritex.&nbsp;</a>Menurut Yassierli, pemerintah saat ini tengah menyeriusi upaya mediasi serta revisi kebijakan agar problem yang menimpa Sritex tak semakin merembet ke pekerjanya. “Saya menangkap di media, seolah-olah pemerintah akan membantu (mengucurkan dana) untuk Sritex. Rasanya tidak seperti itu,” ujar Yassierli.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/nasib-sritex-dulu-dibanggakan-jokowi-ambruk-juga-di-era-jokowi">Nasib Sritex: Dulu Dibanggakan Jokowi, Ambruk juga di Era Jokowi</a>Pihaknya menegaskan pemerintah hanya membantu proses mediasi antara operator dan manajemen serta mengupayakan kebijakan yang lebih berpihak pada industri tekstil nasional. “Membantu itu kan horizonnya macam-macam, bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung,” tuturnya.Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan Sritex memiliki total utang kredit Rp14,64 triliun kepada 27 bank dan tiga perusahaan pembiayaan atau multifinance hingga September 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan kredit Rp14,64 triliun tersebut mayoritas merupakan utang bank sebanyak Rp14,42 triliun.&nbsp;Adapun sisanya merupakan utang di perusahaan pembiayaan. Data OJK menyebutkan kondisi pencadangan kreditur Sritex masih aman. “Bank sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan pasti sudah mempertimbangkan berbagai aspek keamanan kredit, termasuk kemampuan&nbsp;Sritex untuk membayar,” ujar Dian.&nbsp;Pihaknya menjelaskan bank punya mekanisme yang mapan dalam menghadapi situasi seperti yang dihadapi Sritex. OJK menyebut cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. “Saya kira sudah cukup dari memadai untuk backup potensi kerugian kepada bank,” ujar Dian.&nbsp;

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto / Facebook @PerekonomianRI

menko-perekonomian-airlangga-hartarto-2

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah tidak akan memberikan bantuan finansial dalam proses penyelamatan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Airlangga menyebut pemerintah bertindak sebagai fasilitator untuk mengurai problem di Sritex dan industri tekstil secara umum. 

Menko Airlangga: Utang Sritex Tanggung Sendiri

Nasional