JAKARTA - Pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk membahas operasional BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025, guna memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rapat ini dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menko PM Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono.Sri Mulyani menegaskan pentingnya keberlanjutan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang selaras dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berupaya memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memadai.“Kami dan segenap jajaran menggelar rapat koordinasi membahas operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun depan,” tegas Sri Mulyani lewat akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip di Jakarta, Jumat, 29 November 2024.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/wika-dan-wskt-kompak-jual-aset-jalan-tol-apa-alasannya">WIKA dan WSKT Kompak Jual Aset Jalan Tol, Apa Alasannya?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/saham-adro-nyaris-sentuh-arb-lagi-kali-ini-melorot-20-persen">Saham ADRO Nyaris Sentuh ARB Lagi, Kali Ini Melorot 20 Persen</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/optimisme-perbankan-di-masa-transisi-presiden-prabowo">Optimisme Perbankan di Masa Transisi Presiden Prabowo</a></li></ul>Sri Mulyani juga menyampaikan strategi untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan, meningkatkan inovasi teknologi dalam pelayanan, dan memastikan pengelolaan dana yang transparan serta berorientasi pada kepentingan peserta.“Oleh karena itu, kami mendukung optimalisasi operasional BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung aspek kepesertaan, meningkatkan pelayanan, memajukan aspek inovasi dan teknologi, serta memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk sebesar-besarnya dikembalikan kepada peserta,” tambah Sri Mulyani.<h3>Pekerja Informal Enggan Ikut</h3>Dalma acara &nbsp;diskusi Social Security Summit 2024 yang diadakan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, 26 November 2024, &nbsp;Anggota DJSN Paulus Agung Pambudhi, menerangkan, salah satu tantangan terbesar BPJS Ketenagakerjaan adalah rendahnya kepesertaan aktif. Khususnya di kalangan pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Hingga kini, banyak pekerja informal yang belum memiliki akses memadai terhadap program jaminan sosial, termasuk program pensiun.Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan merancang sejumlah langkah strategis, di antaranya edukasi tentang pentingnya jaminan sosial kepada pekerja formal dan informal.&nbsp;Kedua penyediaan skema khusus agar pekerja informal, termasuk pekerja miskin dan tidak mampu, dapat berpartisipasi dalam program pensiun, ketiga Integrasi sistem digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran iuran.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/wika-dan-wskt-kompak-jual-aset-jalan-tol-apa-alasannya">WIKA dan WSKT Kompak Jual Aset Jalan Tol, Apa Alasannya?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/saham-adro-nyaris-sentuh-arb-lagi-kali-ini-melorot-20-persen">Saham ADRO Nyaris Sentuh ARB Lagi, Kali Ini Melorot 20 Persen</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/optimisme-perbankan-di-masa-transisi-presiden-prabowo">Optimisme Perbankan di Masa Transisi Presiden Prabowo</a></li></ul>DJSN memproyeksikan bahwa pekerja bukan penerima upah akan mendominasi susunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam beberapa tahun mendatang, dengan proporsi lebih dari 60%. Perubahan demografis ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menciptakan inovasi yang lebih inklusif."Kepesertaan yang akan bersumber dari peserta bukan penerima upah itu proporsinya akan semakin meningkat, sekitar 60 persen lebih daripada peserta penerima upah," ujar Agus, di Jakarta, 26 November 2924 yang lalu.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Ilustrasi pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan. (bappeda.bengkaliskab.go.id)

Ilustrasi pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan.jpg

BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan strategi untuk memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan inovasi teknologi dalam pelayanan, dan memastikan pengelolaan dana yang transparan serta berorientasi pada kepentingan peserta.

Pemerintah Ingin Maksimalkan BPJS Ketenagakerjaan,Pekerja Informal Masih Enggan Ikut

Nasional