ANANDA.png

JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah &nbsp;Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diundangkan tanggal 27 Desember 2023. PP tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024.Tujuan diterbitkannya PP tersebut untuk memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang.&nbsp;“Kemudahan tersebut tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang. Sebelumnya, untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bruto. Hasilnya baru dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh. Dengan PP ini, penghitungan pajak terutang cukup dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti dikutip Selasa, 9 Januari 2023.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/genk-sultan-segelintir-nasabah-ini-kuasai-52-persen-total-simpanan-bank-di-indonesia">Geng Sultan! Segelintir Nasabah Ini Kuasai 52 Persen Total Simpanan Bank di RI</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/samsung-kenalkan-monitor-nirkabel-baru-yang-bisa-terhubung-menggunakan-pin-pogo">Samsung Kenalkan Monitor Nirkabel Baru yang Bisa Terhubung Menggunakan Pin Pogo</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mirae-mempertahankan-rekomendasi-overweight-untuk-bbca-dan-bmri">Mirae Mempertahankan Rekomendasi Overweight untuk BBCA dan BMRI</a></li></ul>Dwi menegaskan, PP tersebut bukanlah tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini.&nbsp;"DJP sedang menyiapkan alat bantu yang akan membantu dalam memudahkan penghitungan PPh pasal 21, yang dapat diakses melalui DJPOnline mulai Bulan Januari 2024,” lanjut, Dwi.&nbsp;Selanjutnya pemerintah akan mengatur ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini dalam proses penyusunan tahap akhir.

IMG_20240808_234928.jpg

Aktifitas pelayanan di KKP Pratama Tangerang Barat, Jumat 1 Juli 2022. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Ilustrasi Kantor Pajak - Panji 3.jpg

Tujuan diterbitkannya PP tersebut untuk memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang. 

Pemerintah Punya Formula Baru PPh 21, Simak Penjelasannya

Makroekonomi