WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wiraswasta menilai perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) impor untuk produk kain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48 tahun 2024 sudah sangat terlambat.Bahkan menurut Redma, menunjukkan buruknya kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu). &nbsp;Menurut Redma tarif yang direkomendasikan adalah hasil penyesuaian yang didasarkan dari rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan dinilai sudah cukup adil."Ini memang sudah hampir 2 tahun kami tunggu, sudah sangat terlambat karena sudah banyak pabrik tutup baru PMK ini terbit. Padahal hal ini sudah menjadi rekomendasi kemendag dan Kemenperin sejak 2022," katanya kepada TrenAsia.com pada Kamis, 8 Agustus 2024.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/badai-phk-jadi-sinyal-bahaya-kondisi-industri-tekstil">Badai PHK jadi Sinyal Bahaya Kondisi Industri Tekstil</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/segera-merger-neraca-keuangan-hk-dan-wskt-bagaikan-bumi-langit">Segera Merger, Neraca Keuangan HK dan WSKT Bagaikan Bumi Langit</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ingin-kaya-instan-jadi-penghambat-pertumbuhan-literasi-keuangan-di-ri">Ingin Kaya Instan jadi Penghambat Pertumbuhan Literasi Keuangan di RI</a></li></ul>Namun Ia menyoroti pelaksanaannya di lapangan, di mana jangan sampai PMK ini dapat menjadi ladang basah bagi Kemenkeu melalui kinerja buruk Bea Cukai. "Selama Bea Cukai dan Menkeu melegalkan praktik impor borongan, PMK ini akan menjadi percuma,"lanjutnya.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memperpanjang aturan kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard pada produk impor kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya. &nbsp;Adapun, aturan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48 tahun 2024 dan PMK No. 49/2024 yang akan berlaku 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan 6 Agustus 2024.Dalam aturan tersebut, safeguard diberlakukan atas berbagai pertimbangan, termasuk adanya hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang membuktikan bahwa industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup laintai lainnya.Dengan hal ini berarti safeguard impor kain ini merupakan perpanjangan dari BMTP yang telah diberlakukan sejak 2022 lalu melalui PMK No. 10 tahun 2022. Untuk besaran tarif safeguard dan nilai pabean akan ditetapkan oleh kantor pabean.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

tekstil

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wiraswasta menilai perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) impor untuk produk kain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48 tahun 2024 sudah sangat terlambat.

Perpanjangan Bea Impor Tekstil China Disebut Terlambat

Makroekonomi