Jakarta &#8211; Pemerintah menetapkan setiap Warga Negara
Indonesia (WNI) yang baru kembali dari luar negeri langsung berstatus sebagai
Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan wajib menjalani isolasi mandiri selama 14
hari.



&#8220;Bagi yang tidak ada gejala dibolehkan dipulangkan ke
daerah masing-masing tapi statusnya adalah ODP, jadi sesampainya di daerah
harus betul-betul menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh
disiplin,&#8221; kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa
31 Maret 2020.



Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas
dengan tema &#8220;Penanganan Arus Masuk WNI dan Pembatasan Perlintasan
WNA&#8221; melalui &#8220;video conference&#8221; bersama Wakil Presiden Ma&#8217;ruf
Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta kepala lembaga terkait.



Menurut Presiden, akan ada jutaan pekerja migran Indonesia
yang akan pulang dari Malaysia maupun Anak Buah Kapal (ABK) yang akan kembali
ke tanah air.



&#8220;Arus kembalinya WNI dari beberapa negara ini terutama
dari Malaysia, ini betul-betul perlu kita cermati, ini menyangkut bisa ratusan
ribu bisa jutaan WNI yang akan pulang,&#8221; ungkap Presiden.



Presiden menerima laporan bahwa dalam beberapa hari ini
setiap hari ada sekitar 3.000 pekerja migran yang kembali dari Malaysia.



&#8220;Selain pekerja migran di Malaysia, kita juga harus
mengantisipasi para kru kapal pekerja ABK di kapal, kita perkirakan 10-11 ribu
ABK ini juga perlu dipersiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk
&#8216;menscreening&#8217; mereka,&#8221; tambah Presiden.



Ia pun menekankan protokol kesehatan tetap harus ketat
diberlakukan di bandara, pelabuhan maupun pos lintas batas. &#8220;Mereka yang
memiliki gejala harus melakukan isolasi di rumah sakit misalnya di pulau
Galang,&#8221; ungkap Presiden.



Kasus impor



Presiden&nbsp; mengingatkan
adanya tantangan baru dari sejumlah negara, di antaranya Republik Rakyat
Tiongkok China, Korea Selatan, dan Singapura dalam perang melawan COVID-19
yakni imported case atau kasus impor. Untuk itu Presiden meminta arus orang
dari luar negari diatur dengan cermat.



“Di beberapa negara yang telah mampu mendatarkan kurva
COVID-19 menghadapi tantangan baru dengan yang dinamakan gelombang baru
COVID-19,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas melalui
video conference dengan topik Penanganan Arus Masuk WNI dan Pembatasan
Perlintasan WNA dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 31 Maret 2020.



Presiden mengingatkan bahwa negara-negara lain sedang
menghadapi isu imported case, yakni kasus-kasus COVID-19 yang dibawa dari luar
negeri.



Oleh karena itu, Jokowi mempertimbangkan pentingnya
penanganan arus masuk WNI dan pembatasan perlintasan WNA.



“Prioritas kita saat ini bukan hanya mengendalikan arus
mobilitas orang antarwilayah dalam negeri, arus mudik kemarin yang kita
bicarakan, melainkan juga harus bisa kendalikan mobilitas antarnegara yang
berisiko membawa COVID-19,” katanya.



Joko Widodo meminta peraturan mengenai pelintasan warga
negara asing (WNA) dievaluasi secara berkala guna mengantisipasi penyebaran
COVID-19 dari mancanegara.



&#8220;Mengenai perlintasan WNA saya minta kebijakan yang
mengatur perlintasan WNA ke Indonesia dievaluasi secara reguler, secara
berkala, untuk antisipasi pergerakan COVID-19 dari berbagai negara yang ada di
dunia,&#8221; kata Presiden.



Hingga Senin 30 Maret &nbsp;jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai
1.414 kasus dengan 122 orang meninggal dunia dan 75 orang sembuh. Kasus positif
COVID-19 ini sudah menyebar di 30 provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta
(698), Jawa Barat (180), Banten (128), Jawa Timur (91), Jawa Tengah (81),
Sulawesi Selatan (50), Yogyakarta (18), Kalimantan Timur (17), Bali (19),
Sumatera Utara (13), Papua (9), Kalimantan Tengah (7), Kepulauan Riau (3),
Sumatera Barat (8), Lampung (8).



Selanjutnya Kalimantan Barat (8), Sulawesi Tenggara (3),
Riau (2), Nusa Tenggara Barat (2), Sulawesi Utara (2), Aceh (5), Jambi (2),
Sumatera Selatan (2), Kalimantan Selatan (5), Sulawesi Tengah (3), Maluku (1),
Maluku Utara (1), Kalimantan Utara (2), Papua Barat (2), Sulawesi Barat (1),
Bangka Belitung (1) dan yang masih dalam proses verifikasi di lapangan 37
kasus.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

presiden-joko-widodo-menyampaikan-sambutan-saat-sidang-pleno-penyampaian-laporan-tahun-2019-mk-di-gedung-mk-jakarta-selasa-28-1-2020

Jakarta &#8211; Pemerintah menetapkan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru kembali dari luar negeri langsung berstatus sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. &#8220;Bagi yang tidak ada gejala dibolehkan dipulangkan ke daerah masing-masing tapi statusnya adalah ODP, jadi sesampainya di daerah harus betul-betul menjalankan protokol isolasi secara mandiri [&hellip;]

Pulang dari Luar Negeri, Langsung Jadi ODP

Nasional