JAKARTA - Emiten sektor properti seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) diprediksi akan memperoleh keuntungan signifikan dari rencana pemerintah baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, terkait pemberian insentif pajak besar-besaran bagi sektor properti.Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo sedang mempertimbangkan kebijakan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% serta penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%.&nbsp;Selain itu, pemerintahan Prabowo juga merencanakan pembangunan 3 juta unit rumah setiap tahun, dengan target total 15 juta unit dalam lima tahun ke depan. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah telah membentuk Kementerian Perumahan.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/deretan-fakta-menarik-penyusunan-kabinet-prabowo-gibran">Deretan Fakta Menarik Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/jokowi-dapat-penghargaan-loka-praja-samrakshana-apa-itu">Jokowi Dapat Penghargaan Loka Praja Samrakshana, Apa Itu?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/industri-pengolahan-diproyeksi-dorong-pertumbuhan-kredit-bank-hingga-akhir-2024">Industri Pengolahan Diproyeksi Dorong Pertumbuhan Kredit Bank hingga Akhir 2024</a></li></ul>Kementerian tersebut sebelumnya tergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian ini mengusulkan anggaran sebesar Rp53 triliun guna memulai program pembangunan perumahan tersebut.RHB Sekuritas menilai bahwa rencana ini akan memberikan sentimen positif bagi industri properti. Hal ini didorong oleh komitmen pemerintah dalam menangani backlog perumahan yang mencapai 12,7 juta unit, yang meningkat 9,5% secara tahunan.&nbsp;“Dari total backlog tersebut, sekitar 93% berada di segmen berpenghasilan rendah. Selain itu, penghapusan BPHTB diharapkan dapat membantu pasar properti sekunder,” jelasnya dalam riset pada Rabu, 16 Oktober 2024.&nbsp;RHB Sekuritas memperkirakan inventaris properti yang memenuhi syarat untuk program PPN milik Ciputra Development, BSDE, dan PWON diperkirakan mendekati Rp1 triliun, terutama di segmen apartemen. &nbsp;Sementara itu, Summarecon Agung (SMRA) diperkirakan mendekati Rp500 miliar.&nbsp;"Kami percaya penyesuaian insentif yang tepat dapat mendorong penjualan properti dan menjadi katalis positif bagi para pengembang," tulisnnya.RHB Sekuritas juga memperkirakan adanya normalisasi pra-penjualan menjelang akhir tahun, di mana inventaris yang terkait dengan program PPN diprediksi akan menjadi salah satu pendorong utama pra-penjualan di semester I-2024.&nbsp;Nah, masyarakat diperkirakan masih menunggu peraturan baru yang akan segera diumumkan pemerintah. Oleh karena itu, RHB Sekuritas memberikan rekomendasi beli untuk saham BSDE dengan target harga Rp1.430 per saham dan PWON dengan target Rp510 per saham.Dari lantai bursa, pada perdagangan berjalan hari ini hingga pukul 10.36 WIB, saham BSDE terpantau bergerak stagnan di level Rp1.280 per saham. Sementara itu, saham PWON juga mengalami hal yang serupa dengan harga saham bertengger Rp505 per saham.&nbsp;Dari sisi kinerja, BSDE mencatatkan hasil positif pada semester I-2024, dengan laba bersih yang melonjak 94,28% menjadi Rp2,33 triliun, sementara itu PWON mengalami penurunan laba bersih sebesar 23% menjadi Rp846,33 miliar.

IMG_20240808_234928.jpg

Gandaria City milik PT Pakuwon Jati Tbk (PWON). Foto: Pakuwon Jati

gandaria-city

Emiten sektor properti seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) diprediksi akan memperoleh keuntungan signifikan dari rencana pemerintah baru.

Sektor Properti Banjir Sentimen Positif, Saham PWON dan BSDE Siap Cetak Cuan

Bursa Saham