WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

CIKARANG - Hingga saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi aturan soal besaran insentif atau subsidi bagi pembelian kendaraan listrik baik motor hingga mobil listrik.Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut aturan terkait insentif kendaraan listrik akan keluar di awal Februari 2023 mendatang, dengan besaran mencapai Rp7 Juta untuk motor listrik.Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu memberikan penjelasan soal besaran insentif bagi motor listrik. Ia tidak membantah maupun membenarkan kalau besarannya mencapai Rp7 juta, seperti diungkap Menko Luhut.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/dalam-naungan-dewi-fortuna-shio-ini-diprediksi-hoki-di-tahun-kelinci-air">Dalam Naungan Dewi Fortuna, Shio Ini Diprediksi Hoki di Tahun Kelinci Air</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/memasuki-tahun-kelinci-air-ini-yang-harus-dilakukan-shio-untuk-tingkatkan-hoki">Memasuki Tahun Kelinci Air, Ini yang Harus Dilakukan Shio untuk Tingkatkan Hoki</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/simak-peruntungan-shio-lengkap-di-tahun-kelinci-air-2023">Simak! Peruntungan Shio Lengkap di Tahun Kelinci Air 2023</a></li></ul>"Kita tunggu saja, kebijakannya kan bagus. Jadi arahan Presiden supaya ini merupakan bagian dari transformasi industri. Ini yang kita tunggu," katanya kepada wartawan di Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jumat, 27 Januari 2023.Febrio menambahkan, bantuan dari pemerintah nantinya tak sebatas insentif yang bersifat jangka pendek, tapi akan disusun kebijakan yang lebih bertahan jangka panjang. Sehingga industri yang baru ini kita harapkan bisa berkembang dari hulu ke hilir.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga angkat bicara terkait insentif kendaraan listrik. Menurutnya pembahasan insetif tersebut masih harus bersabar menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Menkeu mengungkapkan alasannya karena DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki hak budget. Sehingga dalam menggunakan APBN harus berkonsultasi dengan DPR."Jadi dalam hal ini untuk finalisasi antar pemerintah sudah sampai pada titik yg hampir final, sudah di desain angkanya nanti berapa kemudian siapa yg akan menjadi kuasa pengguna anggaran," ujar Sri Mulyani di Cikarang Dry Port, Jumat, 27 Januari 2023.

DREAN.png

Fabrio Kacaribu Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jumat, 27 Januari 2023..jpeg

Terkait Insentif Kendaraan Listrik, Kepala BKF : Sabar untuk Kebijakan yang Bagus

Hingga saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi aturan soal besaran insentif atau subsidi bagi pembelian kendaraan listrik baik motor hingga mobil listrik.

Terkait Insentif Kendaraan Listrik, Kepala BKF: Perlu Sabar untuk Kebijakan yang Bagus

Nasional