IDHAM.png

JAKARTA – Selain <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=indonesia">Indonesia</a>, ada beberapa negara yang melarang transaksi dengan menggunakan mata uang <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=kripto">kripto</a> karena hukum yang berlaku.&nbsp;Di Indonesia sendiri, larangan transaksi dengan menggunakan kripto dipertegas dengan aturan pidana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang.&nbsp;Keabsahan mata uang kripto dengan teknologi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=blockchain">blockchain</a>&nbsp;atau peer-to-peer&nbsp;memang sudah menjadi perdebatan di otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan regulator dalam skala global.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/pertamina-temukan-sumber-migas-baru-di-jambi-ini-besarannya">Pertamina Temukan Sumber Migas Baru di Jambi, Ini Besarannya</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/impor-migas-melonjak-surplus-perdagangan-desember-2021-turun-jadi-rp-14-6-triliun">Impor Migas Melonjak, Surplus Perdagangan Desember 2021 Turun Jadi Rp14,6 Triliun</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/wika-habiskan-dana-right-issue-senilai-rp-6-1-triliun-berikut-rinciannya">WIKA Habiskan Dana Right Issue Senilai Rp6,1 Triliun, Berikut Rinciannya</a></li></ul>Sebagai mata uang yang terdesentralisasi, mata uang kripto tidak mengindahkan otoritas bank sentral yang memayungi hukum transaksi karena memang itulah tujuan dari Satoshi Nakamoto, orang yang pertama kali memperkenalkan Bitcoin dan mempopulerkan mata uang kripto.Satoshi menganggap keberadaan bank sentral sebagai otoritas yang mengatur segala transaksi merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam krisis ekonomi pada tahun 2008 sehingga ia pun bermaksud untuk menciptakan hubungan transaksi yang tidak memerlukan pihak ketiga.&nbsp;Sejauh ini, belum ada peraturan yang seragam di seluruh dunia terkait dengan penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/telkom-luncurkan-leap-untuk-transformasi-digital-indonesia">Telkom Luncurkan Leap untuk Transformasi Digital Indonesia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/tak-hanya-indonesia-inilah-31-negara-yang-pernah-memindahkan-ibu-kotanya">Tak Hanya Indonesia, Inilah 31 Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bagaimana-dasar-hukum-terkait-kesalahan-transfer-dana-di-rekening-berikut-penjelasannya">Bagaimana Dasar Hukum Terkait Kesalahan Transfer Dana di Rekening? Berikut Penjelasannya</a></li></ul>Ada beberapa negara yang sudah mengizinkan penggunaan kripto, ada yang belum memberikan izin resmi, dan ada yang memberikan larangan tersirat.&nbsp;Namun,<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=bappebti"> Bappebti</a> (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa mata uang kripto masih bisa digunakan sebagai aset <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=investasi">investasi</a> yang bisa diperjualbelikan.&nbsp;Walaupun Bappebti sudah menyatakan kripto sah sebagai aset investasi, namun pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Muhammadiyah rupanya tidak memiliki pendapat yang senada terkait kebijakan tersebut.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/dari-super-apps-hingga-reg-tech-ini-klaster-inovasi-keuangan-digital-baru-yang-diawasi-ojk">Dari SuperApps hingga RegTech, Ini Klaster Inovasi Keuangan Digital Baru yang Diawasi OJK</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/amazon-perkenalkan-toko-pakaian-fisik-bernama-amazon-style">Amazon Perkenalkan Toko Pakaian Fisik Bernama Amazon Style</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/6-rafale-datang-yunani-langsung-show-of-force">6 Rafale Datang, Yunani Langsung Show of Force</a></li></ul>Baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai alat transaksi, mata uang kripto tetap dipandang MUI dan Muhammadiyah sebagai produk yang haram digunakan karena sifatnya yang spekulatif, tidak memiliki underlying-asset yang jelas, dan penggunaannya tidak melibatkan negara sebagai pengawas.&nbsp;Berkaca pada Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang, mata uang kripto masih menjadi produk keuangan yang ilegal untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.&nbsp;Dilansir dari Investopedia, inilah beberapa negara selain Indonesia yang melarang mata uang kripto sebagai alat transaksi:- Aljazair- Bangladesh- Cina- Mesir- Irak- Maroko- Nepal- Qatar- TunisiaSementara beberapa negara melarang transaksi dengan mata uang kripto, negara-negara lain sudah menganggap sah mata uang kripto sebagai alat transaksi dan instrumen investasi.&nbsp;Amerika Serikat, Uni-Eropa, Kanada, Australia, El Salvador, Denmark, Perancis, Jerman, islandia, Jepang, Meksiko, Spanyol, dan Britania Raya adalah negara-negara yang telah melegalkan mata uang kripto dan memberlakukan regulasi khusus dalam penggunaannya.Di samping itu, ada juga beberapa negara yang menyatakan larangan secara tersirat terkait transaksi dengan mata uang kripto. Disebut tersirat karena mereka hanya melarang transaksi mata uang kripto tertentu saja.&nbsp;Negara-negara itu di antaranya Bahrain, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Gabon, Georgia, Guyana, Kuwait, Lesotho, Libya, Makau, Maladewa, Vietnam, dan Zimbabwe.

RIZKY CHANDRA.png

Ilustrasi Mata Uang Kripto / Pixabay.com

Mata uang kripto

Negara-negara selain Indonesia yang melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi. 

Tidak Hanya Indonesia, Inilah Negara-negara yang Melarang Transaksi dengan Kripto

Fintech