146 PLTU Ikut Perdagangan Karbon dengan Total Kapasitas 25 MW

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggodok tentang perdagangan karbon. Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mengikuti perdagangan fase pertama bertambah menjadi 146 unit di tahun 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut, jika berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon ini berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca lebih dari 100 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2030.

Bursa karbon Indonesia tahun 2023 sebanyak 146 unit dengan adanya tambahan kapasitas unit PLTU batu bara dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 25 MW.

• Daftar Produk Tabungan Bank BTN, Pilihan Terbaik Berbagai Kebutuhan Keuangan
• Sejarah, Tema Hingga Filosofi Logo Hari Anak Nasional 2024
• Proyeksi Laba dan Target Saham Batu Bara LQ45 Ini Direvisi Naik

"Untuk tahun ini jumlah peserta menjadi 146 unit dengan adanya tambahan kapasitas unit PLTU batu bara dengan kapasitas yang lebih besar atau sama dengan 25 MW,"ujarnya saat Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024

Menurut Dadan, perdagangan karbon diselenggarakan dalam tiga fase, yang pertama fase pertama 2023-2024, kemudian fase kedua 2025-2027, dan fase ketiga 2028-2030.

Seiring berjalannya waktu, Dadan menyebutkan standar perdagangan karbon akan semakin diperketat, seperti batas emisi akan semakin kecil sehingga nantinya diperlukan kombinasi antara perdagangan karbon dan juga carbon offset.

Berdasarkan data Kementerian ESDM di tahun 2023, total transaksi sebesar 7,1 juta ton CO2 ekuivalen atau senilai Rp 84,17 miliar, di mana 7 juta ton ini berasal 7,04 juta ton berasal dari transaksi perdagangan emisi melalui mekanisme langsung.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan sekaligus membuka Perdagangan Perdana Bursa Karbon Indonesia, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta 29 September 2023.

Jokowi mengatakan, keberadaan Bursa Karbon Indonesia ini, merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia terdapat upaya menangani dampak dari perubahan iklim.

Adapun, Indonesia sendiri memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Berdasarkan catatan Presiden, terdapat kurang lebih 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.