16 BUMN Diusulkan Tambahan PMN Rp44,24 T di 2025, Ini Daftarnya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara atau PMR tahun 2025 untuk 16 BUMN dengan nilai total Rp44,24 triliun. 

Di antaranya untuk penugasan Hutama Karya, pembangunan JTTS (Jalan Tol Trans Sumatra) fase II dan III, yaitu Rp13,8 triliun, Asabri sebesar Rp3,61 triliun, dan PT PLN Rp3 triliun untuk program listrik desa,.

Ada pula IFG Group sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR, PT Pelni sebesar Rp2,5 trilin untuk pengadaan kapal baru, dan Biofarma untuk fasilitas capex baru Rp2,2 triliun. “Untuk APBN 2025, secara PMN kami mengusulkan Rp44 triliun,” katanya dalam RDP dengan Komisi 6 pada Selasa, 19 Maret 2024.

• Bitcoin Koreksi setelah ATH, Waktunya Beli atau Jual?
• Entitas Usaha UNTR Rampungkan Akuisisi Saham Panas Bumi Senilai Rp1,25 Triliun
• Duh, Pemerintah Masih Utang Subsidi Rp1 T pada Pupuk Indonesia

Kemudian BUMN akan memberikan PMN 2025 kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun, Danareksa sebesar Rp2 triliun, PT KAI Rp1,8 triliun, ID Food sebesar Rp1,62 triliun, PT PP Rp1,56 triliun, Perum Damri Rp1 triliun, Perumnas Rp1 triliun, dan PT INKA Rp976 miliar.

Sementara itu, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024.

Meskipun Erick Thohir meminta PMN sebesar itu ia memaparkan bahkan proporsi di bidang BUMN lebih besar daripada PMN yakni 55%. Bahkan proporsi ini mengalami perubahan signifikan dari beberapa tahun terakhir.

Erick menyampaikan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp226,1 triliun. Rinciannya, Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 2024.

Selain dividen menteri BUMN menyebut wabah konsolidasi BUMN sepanjang 2003 mencapai Rp292 triliun atau lebih tinggi dari 2022 di angka Rp245 triliun.