2 Pencapaian PPA Selama 2021 Tegaskan Fondasi Menjadi NAMCO

JAKARTA -- PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA berhasil mengukir dua pencapaian besar selama tahun 2021. Keberhasilan tersebut menegaskan komitmen PPA menjadi National Asset Management Company (NAMCO).

Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi mengatakan keberhasil pertama yang diraih PPA adalah merampungkan salah satu tahap restrukturisasi atas PT Barata Indonesia (Persero) melalui skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditandai dengan putusan homologasi Pengadilan Negeri Surabaya pada 6 Desember 2021.

Atas hasil putusan tersebut, Barata memiliki kesempatan untuk menunda kewajibannya sebesar Rp4 triliun sehingga ekuitas perusahaan menjadi positif Rp510 miliar dari yang sebelumnya minus Rp181 miliar.

"PKPU Barata merupakan langkah awal bagi perusahaan untuk kembali fokus pada bisnis utama di industri manufaktur Indonesia," kata Yadi di Jakarta, 31 Desember 2021.

• Sri Mulyani Endus Triliunan Dana PMN untuk Sejumlah BUMN Boncos
• Masih Misterius Sampai Sekarang, Elon Musk Ungkap Siapa Pencipta Bitcoin Satoshi Nakamoto
• Tutup Tahun 2021, Jokowi Sampaikan 2 Prioritas Utamanya di Tahun 2022

Selain restrukturisasi Barata, PPA juga sukses menuntaskan pengelolaan aset berkualitas rendah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Aset dan Penguatan Struktur Permodalan Bank Muamalat pada 15 November 2021.

Dalam transaksi tersebut, PPA juga membantu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam proses menjadi pemegang saham mayoritas yang merupakan bagian dari penguatan struktur permodalan Bank Muamalat.

Saat ini BPKH menjadi pemegang mayoritas saham Bank Muamalat dengan kepemilikan 78,45% setelah dialihkan dari Islamic Development Bank (IsDB).

“Pengelolaan aset berkualitas rendah Bank Muamalat ini merupakan tonggak sejarah bagi PPA dalam mendukung penguatan sistem perbankan di Indonesia. Dan semoga skema penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (asset swap) ini dapat menjadi solusi dan membuka peluang yang luas untuk bersinergi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta,” harap Yadi.

Bank Muamalat kini telah mendapat suntikan dana dari BPKH senilai Rp1 triliun setelah BPKH melaksanakan haknya sebagai pemegang saham mayoritas dalam proses rights issue yang distribusinya pada 29 Desember 2021.

Saham baru yang diterbitkan sekitar 39.810.039.107 saham baru Seri C dengan nilai nominal Rp30 per saham. Adapun periode perdagangan rights issue berlangsung antara 30 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.

Perlu diketahui bahwa PPA mendapatkan kepercayaan pemerintah dengan mengalihkan hak atas kepemilikan saham minoritas negara pada lima perusahaan senilai Rp2,95 trilliun, yaitu PT Indosat Tbk, PT Prasadha  Pamunah Limbah Industri (PPLI), PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Kawasan Industri Lampung, dan  PT Socfin Indonesia.

Kepemilikan saham minoritas tersebut diharapkan memperkuat struktur permodalan PPA yang sedang bertransformasi bersama dengan PT Danareksa (Persero) dalam Klaster Danareksa–PPA menjadi NAMCO.

Pengalihan hak atas saham Negara RI kepada PPA dilaksanakan pada April 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham PPA dan Keputusan Menteri Keuangan No.135/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan PMN RI ke dalam Modal  Saham Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Pengelola Aset.

Atas pengelolaan lima saham minoritas, PPA mendapatkan dividen dari PT Indosat. Selain itu, PPA juga memperoleh dividen dari PT Socfin Indonesia dan PT PPLI.

"Sebagai perusahaan yang diamanatkan untuk mengoptimalisasi kepemilikan saham minoritas BUMN pada lima perusahaan, PPA berkomitmen melaksanakan amanat tersebut melalui pilar SSF (Special Situations Fund). Pilar bisnis ini akan berperan dalam peningkatan nilai atas pengelolaan saham minoritas yang dimiliki oleh PPA dengan leveraging value chain ekosistem BUMN," ungkap Yadi.